oleh

PPK Tuntut KPU Alor Transparan Dalam Pengelolaan Anggaran Pemilu 2019

IMG-20190502-WA0058

Zonalinenews – Kalabahi – Sejumlah Ketua Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor untuk transparan dalam pengelolaan anggaran Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan ketua PPK Kecamatan Pantar Barat Laut Moh. Zainal Saka kepada media Senin, 1 Mei 2019 siang.

Menurutnya, ada banyak kendala yang dihadapi oleh PPK sebagai add hock dalam tahapan proses penyelenggaraan pemilu ini.

“Minimnya anggaran yang diturunkan mengakibatkan adanya tumpang tindih proses pelaksanaan diingkat PPK.
Parahnya lagi, saat semua PPK diundang KPU melakukan penyortiran dan pengepakan logistik selama dua sampai tiga hari, upahnya tidak dibayar upah sepersen pun. Jika anggarannya tidak ada, maka mari kita lihat DIPA, benar atau tidak,” ungkap Zainal.

Ia juga menambahkan, jumlah anggaran untuk kegiatan pleno yang keluarkan bagi masing-masing Kecamatan hanya sekitar 2 hari, sementara yang terjadi saat ini berbeda.

“Lewat via telpon, bendahara kami lalu berkoordinasi ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Mahyuddin Aba solusinya seperti apa. Jawabannya, ingat saya bantu 2 juta tapi jangan bilang ke kecamatan lain, ini maksudnya apa ? Setelah itu, kami telusuri, ternyata semua kecamatan dibantu 2 juta. Nah kalau ini dikali 17 kecamatan maka totalnya 34 juta. Jadi pertanyaan, ini pos didapat dari mana, sementara bahasanya anggaran yang kita kasi turun itu semaksimal mungkin,” bebernya.

Moh. Zainal kembali mempertanyakan jawaban KPA KPU Alor saat audiens antara perwakilan PPK bersama KPU dan Sekretariatnya (30/4/2019) yang mengatakan, secara aturan ini tidak diperbolehkan.

“Sudah tau ini tidak boleh, melanggar aturan dan DIPA tetapi bendahara ko berani mengambil sikap memberikan uang 2 juta kepada PPK setiap kecamatan. Ini perlu dipertanyakan,” tegas Saka.

Ketua PPK Pantar Barat Laut juga kembali menyampaikan, ada beberapa item kegiatan yang tidak diturunkan kuitansinya oleh bendahara sementara tahapannya sudah selesai.

“Temuan kami ditingkat PPK seperti item koordinasi ke KPU, supervisi ke PPS dan KPPS, penyampaian format C1 dan penyampaian rekapan DPTb ke KPU. Ditingkat PPS pun demikian. Nah, alasan apa sehingga anggarannya tidak diturunkan sementara prosesnya sudah selesai ,” ucap Moh. Zainal Saka.

Terkait honor PPK sendiri, Saka menjelaskan, sesuai revisi DIPA tertanggal 16 April 2019 sebesar Rp. 765.000.000.

“Sementara keterangan dari pak Wahyuddin sendiri saat audiens kemarin, total penambahan honor bulan Mei nanti sebesar Rp. 32.000.000. Kami minta kejelasan dan transparansi soal ini. Kalau tahun 2018 waktu bendahara lama, kami dikasi RAB sementara sekarang kami hanya dikasi kuitansi saja,” pungkasnya.

Menanggapi tuntutan PPK, Ketua KPU Alor Maria Goreti Pandu Kerai mengatakan adanya transparansi KPU ke PPK sangat menelanjangi lembaga sekali.

“Itu tidak boleh. Dan komisioner yang kasi informasi ke teman-teman PPK itu salah. Kita melanggar kode etik karena ada batasan menyangkut transparansi ini,” kata Maria Goreti.

Ketua KPU menjelaskan, selama ini pihaknya selalu mengarahkan bendahara kecamatan, sekcam datang berurusan dengan bagian keuangan dan bendahara kabupaten.

“Itu DIPA ditaru, bendahara dan sekcam tau sebelum mereka transfer ke kuitansi bermaterai 6000,” ungkapnya.

Bagi dirinya, akan menjaga nama lembaga dengan menjelaskan tata cara transparansinya tapi ada komisioner lain yang menjelaskan transparansi semua turunan DIPA.

“Puji Tuhan kemarin kita sudah mendapat pencerahan dari keuangan provinsi. Kita sudah melanggar dan komisioner tidak boleh mengintervensi hal-hal keuangan ataupun di sekretariat. Sekali lagi kita komisioner tidak berhak menjelaskan serinci-rincinya mengenai DIPA,” tambah Maria.

Menyangkut uang konsumsi senilai 2 juta, Ketua KPU menjelaskan dana tersebut diambil dari dana rekap kabupaten.

“Pertimbangannya, kita dalam kota dan bisa pulang makan di rumah. Ini kita sudah menolong, tapi kasihan.
Kita KPU Alor dapat apresiasi dari provinsi karena tidak ada keluhan-keluhan yang sampai ke mereka paahal persoalan semua diseluruh Indonesia dengan biaya yang minim,” pungkasnya. (*pepenk)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT