oleh

Bupati Perintahkan Inspektorat Audit Direktur RSUD Larantuka dan Jajaran

Zonalinenews-Larantuka ,- Bupati Kabupaten Flores Timur ( Flotim) Antonius Hubertus Gege Hadjon,ST memerintahkan Inspektorat untuk melakukan Audit terhadap Direktur RSUD Larantuka dan Jajaran. Tindakan ini sebagai upaya pemerintah kabupaten Flores Timur menyikapi kelurahan masyarakat di media sosial atas dugaaan pungli pada pelayanan di rumah sakit Umum Daerah ( RSUD) Larantuka terkait biaya Pemulasaran jenazah.

” Senin 9 Desember 2019, saya melakukan kunjungan di RSUD Larantuka, sempat mewawancarai beberapa bagian yang penting yang menjadi persoalan sehingga viral di Medsos. Kepada petugas saya bertanya apa yang kalian ambil dalam setiap kali pelayanan biaya Pemulasaran jenazah. Biaya itu sangat bervariatif dan angka terbesar adalah 800 ribu rupiah,”tutur Bupati Anton Hadjon Selasa 10 Desember 2019 kepada Zonalinenews.

Menurut Bupati , dirinya bertanya ke petugas apakah mereka mengetahui ada Perda atau tidak.

” Jawab mereka kami tidak tau ada Perda. Kemudian saya ke Bendahara, saya minta cek setoran dari kamar jenazah ternyata sudah bertahun-tahun tidak ada penyetoran dari kamar Jenazah ke bendahara. Saya panggil bendahara barang apakah ada permintaan dari kamar jenazah untuk kwitansi, itu juga ternyata tidak pernah terjadi. saya tanya petugas kamar jenazah uangnya kamu setor ke mana,..? dan mereka menjawab
yang kami lakukan ini sesuai apa yang sudah terjadi terlebih dahulu, ” tutur Bupati menjelaskan kronolofis persoalan.

Sebagai Bupati Kabupaten Flores Timur dirinya menyampaikan permohonan maaf atas lemahnya pengawasan yang terjadi di RSUD Larantuka terhadap pelayanan yang harus diberikan sesuai dengan aturan yang ada.

” Saya perintahkan Inspektorat untuk segera melakukan pemeriksaan terkait apa terjadi di kamar jenazah,”tegas Anton Hadjon.

Kesepakatan terjadi antara keluarga pasien dengan petugas pengawet Jenazah. tanpa sebuah aturan yang dipegang.

” Kemarin saya periksa juga data terkait dengan pemanfaatan pelayanan di kamar jenazah. Kalau hasil pemeriksaan dari Inspektorat terbukti mereka melakukan pemungutan di luar Perda maka segera di Audit, karena ini telah terjadi suatu kesalahan adalah dari yang bersangkutan untuk bertanggung jawab, bisa juga dalam bentuk pengembalian uang yang telah mereka minta,”Tegas Anton Hadjon.

Terkait dengan Perda ini khusus pelayanan di kamar jenazah dihadapan dewan yang terhormat dirinya sampaikan bahwa banyak sekali aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, khusus untuk poin pelayanan dan jasa pelayanan, dan akan diikuti oleh Perbub.

“Atas kewenangan Bupati saya bebaskan kepada keluarga pasien yang mengikuti seluruh proses di kamar jenazah, dengan kewenangan yang ada, saya membebaskan pembayaran terhadap pelayanan jasa bagi keluarga pasien di kamar jenazah,”tutur Hadjon.

Terpisah, saat dikonfirmasi Zonalinenews di ruang kerja Direktur RSUD Larantuka Kopong Daten membenarkan bahwa ada temuan.

” Setelah Pak Bupati melakukan kunjungan ke RSUD Larantuka tersebut,
ada temuan oknum yang melakukan pungutan ,” ungkap Direktur RSUD Larantuka Kopong Daten.

Ketika ditanya Zonalinenews apakah ada Oknum nakal,..? Direktur katakan ada beberapa oknum yang melakukan, jadi pak Bupati perintahkan Inspektorat segera Audit.

” kalau sudah terbukti ya konsekuensinya di kembalikan,” ungkapnya.

Salah satu petugas kamar jenazah bernisial YBH pada kesempatan itu menjelaskan , terkait Rp 250 ribu itu. obat Formalin yang harus dibeli keluarga yang berduka, 500 ribu rupiah untuk biaya pengawetan bukan biaya pemandian Jenazah, itu bukan Protab.

Menurut YBH untuk melakukan pengawetan jenazah ada petugas dalam hal ini beberapa oknum perawat yang melakukan pengawetan.

” jadi proses pembayaran antara kedua belah pihak itu kami tidak tau. Saya dan teman lain memandikan jenazah, setelah itu kami tidak pernah tahu kalau terjadi pembayaran antara Keluarga pasien dengan oknum yang melakukan dan yang punya keahlian di bidang itu,”tutur YBH.(* Rita Senak)