oleh

Filmon Lulupoy Tidak Tau Soal Jumlah Anggaran Bangun 3 RKB di SMP 17

Rincian anggaran murni 2019

Zonalinenews-Kupang;- Mantan Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Kupang Filmon Lulupoy tidak tau soal besaran anggaran pembangunan 3 RKB di SMP Negeri 17 Kota dan menegaskan bahwa pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) di SMP 17 Kota Kupang sudah sesuai dengan prosedur.

” Anggaran tersebut terbaca di sidang perubahan 2019, disetujui oleh DPRD Kota Kupang dan anda tanda tangan para anggota Dewan,” tutur Filmon Lulupoy, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang, Senin 9 Oktober 2019 ketika diwawancarai wartawan di ruang kerjanya.

Lanjut Filmon menceritakan tidak benar bahwa pembangunan 3 RKB di SMP 17 adalah proyek siluman, yang benar adalah saat kunjungan Komisi X DPR RI di SMP 17 bersama pak Walikota melihat kondisi ruang kelas yang mau roboh serta tidak memungkinkan dilakukan proses belajar mengajar sehingga oleh anggota DPR RI komisi X mengusulkan untuk segara dilakukan pembangunan RKB di SMP 17.

” Mempertimbangkan skala proritas dan sebelumnya pada tahun 2018 SMP Katolik Adisucipto mendapatkan anggaran 2 RKB, maka pembagunan RKB yang semula pada angggaran murni 2019 diusulkan di SMPK Adisucipto pada anggaran perubuhan 2019 pembangunan dilaksanakan di SMP 17 ,” jelas Filmon.

Ketika ditanya wartawan berapa besar anggaran Pembangunan 3 RKB di SMP 17 .

Mantan Kadis Pendidikan Filmon Lulupoy menjelaskan soal besar anggaran tersebut dirinya lupa nominalnya.

Filmon Lulupoy mengakui bahwa pada anggaran murni 2019 dirinya yang mengusulkan pembangunan 4 RKB namun soal tender , pencairan dan pelaksananaan proyek dirinya tidak mengetahui secara pasti karena pada saat itu, dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan.

Ketika ditanya wartawan bahwa pengerjaan proyek 3 RBK di SMP 17 sesuai dengan tender sebesar Rp 700 juta padahal dalam pembahasan anggaran murni 2019 untuk pembangunan 4 RKB sebesar Rp 760 Juta.

Soal itu , kata Filmon dalam satu proyek pasti ada biaya pajaknya, biaya monitoring dan sebagainya sehingga terbaca seperti itu.

Sementara itu, Kadis P d K Kota, Dumul Djami menjelaskan, pengalihan pembangunan empat Ruang Kelas Baru (RKB) di SMP Katolik Adisucipto Penfui Kota Kupang ke SMP Negeri 17 Kota Kupang sudah sesuai prosedur. Dinas Pendidikan tidak mungkin terantuk di batu yang sama, pasalnya pengalihan pembangunan RKB itu, ada di perubahan Sidang Komisi.

” Di pembahasan Komisi, perubahan itu ada, kita tidak mau terantuk di batu yang sama. Kan kita tau itu jeratannya jelas kalau kita mengulangi bagaimana,” jelas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dumul Djami Kamis 21 November 2019 pukul 12.00 WITA, diruang kerjanya.

Dikatakan Dumul, pemindahan secara sepihak pembangunan RKB tanpa dokumen jelas itu berbahaya dan berdampak hukum. Dan setelah pihaknya melihat kembali berkas dokumen itu ada di perubahan.

” Bahwa itu dibicarakan di tingkat komisi dan tidak dibicarakan di tingkat Banggar, proses itu menjadi kewenangan dewan. Tidak bermaksud melempar tanggungjawab tapi saya melihat dokumen itu ada dan saya punya dokumen itu,” beber Dumul.

Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Yuven Tukung kepada zonalinenews.com di Kantor DPRD Kota Kupang, Selasa 19 November 2019 mengatakan , inspektorat segera masuk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut.

“Inspektorat masuk dan periksa saja, karena menurut saya, kita sangat percaya dengan teman – teman mitra mana hal yang berdampak hukum dan mana hal yang tidak berdampak hukum, “ungkap Politisi Nasdem itu.

Dia mengatakan, persoalan ini sudah terjawab dalam perdebatan pada sidang paripurna DPRD Kota Kupang dengan laporan Komisi IV itu tidak ada terbaca dalam dokumen soal pengalihan anggaran untuk pekerjaan RKB SMP Adisucipto ke SMP Negeri 17 Kota Kupang.

“Persoalan ini sangat menarik. Makanya saya bilang sangat terbaca dengan jelas dalam persidangan, bahwa teman saya Ketua Fraksi PKB Theodora Ewalde Taek mengatakan pasca penetapan perubahan konsultan bersama Kabid turun ke lokasi,” kata Ketua Fraksi Yuven.

Dia menilai, penjelasan Pemkot Kupang dalam hal ini Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ketika sidang paripurna di DPRD Kota Kupang tersebut sedang menipu. “Yang mereka jelaskan itu kita sudah tau mereka lagi menipu. Karena mereka beralasan masalah lokasi. Lalu kenyataannya diatas tiga ruangan dari empat ruangan. Maka dari itu sebagai mitra kita mewanti – wanti agar taat asas dan taat hukum. Sebenarnya kita juga tidak ingin semua ini berdampak hukum karena hak pekerjaan pembangunan RKB ini sudah menjadi hak milik SMP Adisucipto. Tapi kenapa dicabut hak mereka. Dan ini artinya pemerintah harus bertannggungjawab,” kata Yuven.

Dia menjelaskan, semestinya Pemkot Kupang tidak semerta – merta dalam melakukan eksekusi pemindahan anggaran untuk kegiatan ke lokasi lain.

“Kita melihat dari pemerintah asas niat yang tersembunyi sehingga mereka tidak berani menggungkapkan alasan dialihkan anggaran itu. Kalau berdasarkan penjelasan dari pemerintah itu tidak logis dengan alasan lokasi di SMP Adisucipto. Sebab, sesuai fakta yang dimasukkan dalam dokumen itu empat ruangan kelas. Masa ada pembangunan empat ruangan kelas tanpa ada proses dari bawah. Yang menjadi pertanyaan dari mana bisa empat kelas. Kan mereka merencanakan,” jelas Yuven

APBD, Perda dan SK Wali Kota tersebut, tambah Yuven adalah prodak hukum.

“Bisakah kita pindahin begitu saja. Nah terus untuk apa kita bahas di DPRD untuk diperdakan dan dijadikan hukum. Sedangkan mekanisme penganggaran, pelaksanaan anggaran itu pada kegiatan pemerintah harus berpedoman pada penyusunan RAPBD. Yang mana salah satu dalam pelaksanaan harus ada asas kepatuhan pada perda yang sudah ditetapkan,” papar dia. (* tim)