oleh

Ketua DPRD Flotim Janji 2020 Agendakan Persoalan BPJS dan HGU Hokeng

Zonalinenews-Larantuka,- Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur ( Flotim) Robertus Rebon Kreta sukses dan mampu memimpin masa persidangam I Tahun Sidang Pertama DPRD Kabupaten Flores Timur. Sebagai orang Terpenting dalam DPR yang sekaligus Memegang Palu dalam berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Flores Timur, Robert Kreta berjanji akan mengagendakan di tahun 2020 persoalan BPJS dan HGU Suku Tukan di Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur,” pernyataan tersebu t disampauakan saat jumpa pers Senin 23 Desember 2019 di ruang sidang Balai Gelekat Kabupaten Flores Timur.

Menurut Rebertus Kreta dalam mengembam tugas sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi, masyarakat tentunya terus berdinamika dalam konteks berpemerintahan.DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah bersama Kepala Daerah, mempunyai kedudukan yang sama,yang berbeda adalah peran yang diwujudkan dalam Tugas dan Fungsi masing-masing, perlu di selaraskan adalah kesamaan pemehaman terhadap persoalan yang berkembang kemudian mencari solusi yang tepat dalam bingkai Desa membangun kota menata.

Lanjutnya, pihaknya sudah melakukan rapat kerja dengan pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial, BPJS agar segera Benahi data dari 48.000 yang masih menggunakan data lama sejak tahun 80-an.

” Ini kami dari lembaga yang terhormat akan membahas lanjutan pada tahun 2020 lagi;” tuturnya.

Pemetintah kata Robertus, harus serius untuk segera benahi data yang ada.
Selain itu juga Rebort Kreta membeberkan dengan kehadiran Pengacara Jhon Balla bersama Warga Suku Tukan atas Hak Guna Ulayat yang menjadi polemik beberapa pekan lalu di Hokeng sehingga tidak di terima oleh warga Suku Tukan akan kami tindak lanjuti.

” hadirkan pemerintah untuk Rapat bersama serta menyelesaikan pertikaian yang terjadi di sana,”Tegas Kreta.

Sebagai Ketua DPRD kabupaten Flores Timur dan jugq Politisi PDIP Robert Kreta mengatakan beberapa agenda dalam masa persidangan I antara lain Pembukaan KUA PPAS tahun anggaran 2020, pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Flores Timur antara lain,
Perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Flores Timur No.12.Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

“Perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Flores Timur No 18 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Usaha.
selain itu secara keseluruhan beberapa regulasi yang di hasilkan dalam masa persidangan ini baik Peraturan DPRD maupun keputusan Pimpinan DPRD masing-masing adalah Peraturan DPRD 3 buah, keputusan DPRD 16 buah, keputusan pimpinan DPRD 3 buah,”tuturnya.

Lanjutnya, dalam masa persidangan DPRD menerima penyampaian aspirasi masyarakat dari kelompok.masyarakat bahkan juga pengaduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik DPRD, antara lain dari kelompok gerakan masyarakat peduli Lewotana Flores Timur (GMPLF)
Kelompok Gerakan ikatan Mahasiswa Indonesia Timur Jakarta (GIMITJ) terkait anjloknya komoditi masyarakat.
Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Larantuka terkait tuntutan pembubaran BPJS dan pencabutan Peraturan Presiden nomor 75 Tahun 2019.

Kemudian dari Masyarakat Adat Suku Tukan Desa Pululera ylterkait Tanah HGU PT. Rerolara Hokeng Kecamatan Wulanggitang.

Ketua DPRD Flores Timur Robertus Rebon Kreta di dampingi Sekertaris DPRD Petrus Pemang Liku dan Kabag Hukum perundanga-undangan bagian persidangan Zulkarnaen, mengakhiri Jumpa pers dan berjanji di Tahun 2020 tetap akan melanjutkan rapat bersama Pemerintah untuk menindak lanjuti Serta mencari solusi untuk Masyarakat sebagai wujud kecintaan terhadap daerah ini dan dapat di telaah secara baik.(* Rita Senak)