oleh

SOSIALISASI PERDA KOTA KUPANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
MASALAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang merupakan perwujudan dari penghormatan, perlindungan, penyebarluasan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

b. bahwa Kota Kupang telah menjadi daerah asal, transit, dan tujuan tindak pidana perdagangan orang, sehingga membutuhkan suatu mekanisme pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;

c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, diperlukan kepastian hukum, kejelasan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, juga peran serta masyarakat dan pelaku usaha;

d. bahwa secara operasional Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memberikan kewenangan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
3. Pencegahan adalah segala daya, upaya, cara agar sesuatu tidak terjadi.
4. Penanganan masalah adalah segala daya, upaya, cara yang digunakan untuk menyelenggarakan suatu program dan kegiatan berkaitan dengan rehabilitasi, penegakan hukum; dan pemulangan dan reintegrasi sosial korban dan/atau saksi.
5. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun inmateril.
6. Daerah adalah Kota Kupang.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang.
8. Walikota adalah Walikota Kupang.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
10. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berada di Kota Kupang.

11. Pelaku usaha adalah orang yang mengasilkan, mendistribusikan, memberi layanan, dan/atau memperjualbelikan barang dan/atau jasa melalui suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
13. Mekanisme adalah suatu tata cara atau prosedur yang terencana secara sistematis.
14. Pihak terkait (stakehoulder) adalah pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang seperti: unsur Pemerintah Daerah; unsur masyarakat; unsur organisasi sosial kemasyarakatan; unsur organisasi keagamaan; unsur pelaku usaha; unsur perguruan tinggi; dan unsur kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM.

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang meliputi:
a. asas keadilan sosial;
b. asas tanggung jawab;
c. asas kepentingan terbaik;
d. asas menyeluruh;
e. asas partisipatif; dan
f. asas berkelanjutan.

Pasal 3

(1) Maksud Pencegahan dan Penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang adalah untuk memberikan jaminan:
a. Penghormatan;
b. Perlindungan;
c. Penyebarluasan;
d. Pemenuhan;
e. Penegakan Hak Asasi Manusia bagi setiap orang; dan
f. memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
(2) Tujuan Pencegahan dan Penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, meliputi:
a. menumbuhkan, memelihara, mengembangkan perilaku, serta kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
b. adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; dan
c. terwujudnya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:
a. menyelenggarakan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
b. menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pembinaan tentang pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
d. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana berkaitan dengan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; dan
e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah berwenang:
a. menyusun dan menetapkan rencana penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
b. menetapkan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
c. menetapkan dan mengatur penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
d. melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
e. memfasilitasi dan melakukan promosi penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
f. memfasilitasi pengembangan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
g. menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pedidikan, dan pelatihan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
h. mengawasi penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; dan
i. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
(2) Rencana penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian tak terpisahkan dengan musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

(3) Alokasi anggaran pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Walikota membentuk Gugus Tugas.
(2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban dan/atau saksi meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
(3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil:
a. Perangkat Daerah;
b. instansi vertikal terkait;
c. aparatur penegak hukum;
d. organisasi masyarakat;
e. Tokoh Agama;
f. lembaga swadaya masyarakat;
g. organisasi profesi; dan
h. peneliti/akademisi.
(4) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai gugus tugas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8

(1) Dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, masyarakat dan pelaku usaha berhak:
a. mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberikan tanggung jawab untuk itu;
b. berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan;
c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu; dan
d. memperoleh pembinaan agar dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dan pelaku usaha mempunyai hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

(1) Masyarakat dan pelaku usaha wajib menyelenggarakan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan.
(2) Kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis diselenggarakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 10

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang meliputi:
a. Bentuk pencegahan dan penanganan;
b. perencanaan;
c. pencegahan;
d. penanganan;
e. pembinaan dan pengawasan;
f. partisipasi masyarakat dan pelaku usaha; dan
g. larangan.

BAB V
BENTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 11

(1) Bentuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang, meliputi:
a. sosialisasi;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. pengendalian administrasi mutasi dan migrasi penduduk;
d. pengendalian penempatan tenaga kerja; dan
e. deteksi dini.
(2) Bentuk penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang meliputi:
a. rehabilitasi;
b. penegakan hukum; dan
c. pemulangan dan reintegrasi sosial.
(3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. rehabilitasi kesehatan; dan
b. rehabilitasi sosial dan ekonomi.

BAB VI
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

(1) Perencanaan tentang pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah secara terkoordinasi bersama Gugus Tugas dengan ketentuan:
a. melibatkan segenap pihak terkait;
b. didahului dengan penelitian/pengkajian tentang permasalahan;
c. didasarkan pada data dan informasi terbaru; dan
d. menghasilkan rencana aksi daerah.
(2) Pihak terkait yang terlibat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. unsur Pemerintah Daerah;
b. unsur masyarakat;
c. unsur organisasi sosial kemasyarakatan;
d. unsur organisasi keagamaan;
e. unsur pelaku usaha; dan
f. unsur perguruan tinggi.
(3) Penelitian/pengkajian tentang permasalahan dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. hulu masalah;
b. proses terjadinya masalah;
c. hilir masalah; dan
d. solusi dan rekomendasi.
(4) Data dan informasi terbaru tentang pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. program dan kegiatan;
b. mutasi penduduk;
c. penempatan tenaga kerja; dan
d. penyelenggara penempatan tenaga kerja.
(5) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi rencana aksi daerah yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

Bagian Kedua
Penelitian/Pengkajian

Pasal 13

(1) Hulu masalah yang diteliti/dikaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, meliputi:
a. faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang; dan
b. faktor penghambat penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
(2) Selain hulu masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penelitian/pengkajian dapat mencantumkan temuan lain yang bersifat melengkapi.

Pasal 14

(1) Proses terjadinya masalah yang diteliti/dikaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, meliputi:
a. pemetaan aktor yang terlibat;
b. kisah kasus; dan
c. penanganan kasus.
(2) Pemetaan aktor yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. korban;
b. pelaku;
c. saksi;
d. relasi korban dan pelaku;
e. relasi korban dan saksi; dan
f. relasi pelaku dan saksi.
(3) Kisah kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), meliputi aspek kronologi.
(4) Selain cakupan proses terjadinya masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), hasil penelitian/pengkajian dapat mencantumkan temuan lain yang bersifat melengkapi.

Pasal 15

(1) Hilir masalah yang diteliti/dikaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, berkaitan dengan dampak dari tindak pidana perdangan orang yang meliputi:
a. dampak bagi korban;
b. dampak bagi pelaku; dan
c. dampak bagi Pemerintah Daerah.
(2) Dampak bagi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkaitan dengan kondisi korban, meliputi:
a. tereksploitasi secara ekonomi; dan/atau
b. tereksploitasi secara seksual; dan/atau
c. mengalami kekerasan fisik dan psikhis.
(3) Dampak bagi pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkaitan dengan konsekuensi hukum yang harus ditanggung pelaku.
(4) Dampak bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkaitan dengan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penanganan masalah tindak pidana perdangan orang.
(5) Selain hilir masalah yang diteliti/dikaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), hasil penelitian/kajian dapat mencantumkan temuan lain yang bersifat melengkapi.

Pasal 16

(1) Solusi dan rekomendasi berkaitan dengan penelitian/pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d, meliputi:
a. solusi dan rekomendasi kebijakan;
b. solusi dan rekomendasi bagi peyelenggara pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; dan
c. solusi dan rekomendasi bagi penanggulangan masalah pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
(2) Selain solusi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penelitian dapat mencantumkan solusi dan rekomendasi lain yang bersifat melengkapi.

BACA JUGA:   KILAS BALIK SEJARAH LEMBATA

Pasal 17

Guna meningkatkan efektivitas penelitian/pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan dapat bekerjasama/bermitra dengan:
a. organisasi sosial kemasyarakatan;
b. organisasi keagamaan;
c. lembaga penelitian; dan/atau
d. perguruan tinggi.

Bagian Ketiga
Data dan Informasi

Pasal 18

(1) perencanaan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang ada pada sistem data dan informasi pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
a. sosial;
b. transmigrasi;
c. ketenagakerjaan;
d. kesehatan;
e. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan/atau
g. komunikasi dan informasi,
bertanggung jawab menyelenggarakan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.

(3) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendataan;
b. pemutakhiran data; dan
c. publikasi data.

Pasal 19

(1) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diperuntukan bagi kepentingan perumusan kebijakan; pencegahan; penanganan masalah dan evaluasi dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
(2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan daerah.
(3) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 20

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang informasi dan komunikasi bertanggung jawab mempublikasikan data dan informasi tentang pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat
Rencana Aksi Daerah

Pasal 21
(1) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dan ayat (5), disusun berdasarkan Kompilasi dari perencanaan yang ada pada setiap penyelenggara.
(2) Kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegunaan:
a. adanya koordinasi, intergrasi, simplifikasi, dan sinergi antar penyelenggara;

b. menghindari tumpang tindih sasaran dan jenis program dan kegiatan;
c. menghindari tidak terjangkaunya sasaran dan/atau tidak terlaksananya program dan kegiatan yang dibutuhkan; dan
d. dimungkinkannya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan.
(3) Kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diselenggarakan setiap tahun.

BAB VII
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 22

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. sosial;
c. ketenagakerjaan;
d. komunikasi dan informatika;
e. pendidikan;
f. administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
g. Satuan Polisi Pamong Praja,
bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
(2) Bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. seminar;
b. lokakarya;
c. curah pendapat;
d. diskusi kelompok terfokus;
e. diskusi kampung;
f. dialog publik/dialog interaktif; dan
g. penyebaran/pemasangan/penempelan pamflet, spanduk, stiker, dan pesan berantai.

(3) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak terkait dapat melaksanakan sosialisasi pencegahan tindak pidana perdangangan orang.
(4) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas.

Pasal 23

(1) Penyelenggara sosialisasi tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang, melakukan evaluasi terhadap hasil sosialisasi.
(2) Evaluasi hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gugus Tugas.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 24

(1) Pendidikan dan pelatihan tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenaga Kerjaan.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pasal 25

(1) Substansi pencegahan tindak pidana perdagangan orang diintegrasikan ke dalam proses pengelolaan pendidikan pada setiap satuan.
(2) Selain integrasi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), substansi pencegahan tindak pidana perdagangan orang dapat diadakan secara khusus pada setiap penyelenggara program dan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Administrasi Mutasi dan Migrasi Penduduk

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

(1) Pengendalian administrasi mutasi dan migrasi penduduk sebagai bagian dari pencegahan tindak pidana perdagangan orang, diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
(2) Pengendalian adminitrasi mutasi dan migrasi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin;
b. komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan;
c. komposisi penduduk berdasarkan wilayah administratif;
d. penduduk yang pindah masuk dan pindah keluar Daerah; dan
e. migrasi penduduk dalam Daerah.

Pasal 27

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan; pendidikan; kesehatan; sosial; ekonomi; dan penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan pengendalian administrasi mutasi dan migrasi penduduk pada bidang kerja masing-masing.
(2) Penyelenggaraan pengendalian administrasi mutasi dan migrasi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 2
Pengendalian Administrasi Mutasi dan Migrasi Penduduk
Pada Tingkat RT/RW

Pasal 28

(1) Ketua RT/RW melakukan pencatatan terhadap setiap mutasi dan migrasi penduduk dalam wilayah RT/RW.
(2) Pencatatan terhadap setiap mutasi dan migrasi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke tingkat Kelurahan setiap bulan.

Pasal 29

(1) Orang yang pindah ke luar wilayah RT/RW, harus disertai dengan dokumen kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Anak yang pindah ke luar wilayah RT/RW, harus disertai dokumen kependudukan yang menyebut:
a. tujuan pindah;
b. alamat yang dituju; dan
c. identitas orang dewasa yang mendampingi.

Pasal 30

(1) Orang yang yang pindah masuk ke dalam wilayah RT/RW, harus membawa dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Anak yang pindah masuk ke dalam wilayah RT/RW, harus membawa dokumen kependudukan yang menyebut:
a. tujuan pindah;
b. alamat asal; dan
c. identitas orang dewasa yang mendampingi.

Pasal 31

(1) Orang yang pindah masuk ke dalam wilayah RT/RW, dalam jangka waktu 2 (dua) hari harus melapor pada Ketua RT/RW.
(2) Orang dewasa yang mendampingi/menerima anak pindah masuk ke wilayah RT/RW, harus melapor pada Ketua RT/RW pada saat anak tiba.
(3) Pengelola kos dan/atau rumah kontrakan melaporkan data penghuninya kepada Ketua RT/RW secara periodik.
(4) Pelaku usaha melaporkan data karyawan/pekerja/buruhnya kepada Ketua RT/RW di tempat domisili usahanya secara periodik.

Pasal 32

(1) Ketua RT/RW memberikan surat keterangan/surat pengantar pengurusan dokumen kependudukan kepada orang yang pindah masuk.
(2) Bentuk dan substansi surat keterangan/surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengendalian Administrasi Mutasi dan Migrasi Penduduk
Pada Tingkat Kelurahan

Pasal 33

Pemerintah Kelurahan memberikan dokumen kependudukan berkaitan dengan administrasi mutasi dan migrasi penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pemerintah Kelurahan melakukan kompilasi data administrasi mutasi dan migrasi penduduk yang disampaikan oleh para Ketua RT/RW.
(2) Kompilasi data administrasi mutasi dan migrasi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke tingkat Kecamatan setiap bulan.

Pasal 35

(1) Setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali, Pemerintah Kelurahan melakukan rapat koordinasi dengan para Ketua RT/RW.
(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan tujuan:
a. validasi data administrasi mutasi dan migrasi penduduk;
b. pemetaan permasalahan administrasi mutasi dan migrasi penduduk; dan
c. perumusan rencana tindak lanjut, usul, saran, dan rekomendasi.
(3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dapat dihadiri oleh pihak terkait di wilayah Kelurahan.

Paragraf 4
Pengendalian Administrasi Mutasi dan Migrasi Penduduk
Pada Tingkat Kecamatan

Pasal 36

Pemerintah Kecamatan memberikan pengesahan atas dokumen kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan berkaitan dengan adminsitasi mutasi dan migrasi penduduk.

Pasal 37

(1) Pemerintah Kecamatan melakukan kompilasi data administrasi mutasi dan migrasi penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kelurahan.
(2) Kompilasi data administrasi mutasi dan migrasi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke tingkat Daerah setiap bulan.

Paragraf 5
Pengendalian Administrasi Mutasi dan Migrasi Penduduk
Pada Tingkat Daerah

Pasal 38

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, menerbitkan dokumen kependudukan berkaitan dengan administrasi kependudukan mutasi dan migrasi penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan catatan sipil, melakukan kompilasi data administrasi kependudukan mutasi dan migrasi penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kecamatan.

Pasal 40

(1) Setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali, Pemerintah Daerah melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan.
(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan tujuan:
a. validasi data administrasi mutasi dan migrasi penduduk;
b. pemetaan permasalahan administrasi mutasi dan migrasi penduduk; dan
c. perumusan rencana tindak lanjut, usul, saran, dan rekomendasi.
(3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Keempat
Pengendalian Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 41

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian penempatan tenaga kerja sebagai bagian dari pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
(2) Pengendalian penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Penyebarluasan informasi legalitas PPTKIS; dan
b. Pengawasan kepada Perekrut Tenaga Kerja;
sampai pada tingkat Kelurahan.
(3) Pengendalian penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Deteksi Dini

Pasal 42

(1) Deteksi dini sebagai bagian dari pencegahan tindak pidana perdagangan orang, diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenteraman dan ketertiban.
(2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pemeriksaan dokumen kependudukan; dan
b. prosedur pelaporan/pengaduan.

Pasal 43

(1) Pemeriksaan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. pemeriksaan secara periodik di jalan;
b. pemeriksaan di tempat penginapan;

c. pemeriksaan di terminal, pelabuhan, dan bandar udara; dan
d. pemeriksaan di tempat usaha.
(2) Guna meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan koordinasi:
a. Perangkat Daerah terkait;
b. Perangkat Daerah tingkat Provinsi yang bertanggung jawab pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
c. pihak Kepolisian Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB VIII
PENANGANAN MASALAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah perlindungan sosial untuk menyelenggarakan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
(2) Rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas tenaga profesional pada bidangnya.
(3) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pejabat fungsional yang ditempatkan secara penuh waktu.
(4) Untuk mendukung kerja operasional pada rumah perlindungan sosial, dapat ditempatkan tenaga sukarelawan secara paruh waktu.

Pasal 45

(1) Dalam hal rumah perlindungan sosial belum tersedia, fungsi yang sama dapat ditetapkan untuk diselenggarakan oleh organisasi sosial kemasyarakatan atau oraganisasi keagamaan.
(2) Organisasi sosial kemasyarakatan atau oraganisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempunyai pengalaman menangani masalah tindak pidana perdagangan orang minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut.

(3) Jika berdasarkan evaluasi bahwa kinerjanya baik, maka organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ditetapkan sebagai pelaksana fungsi rumah perlindungan sosial dengan pola kerjasama selama 3 (tiga) tahun).
(4) Setelah berkahir masa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditetapkan untuk diperpanjang kembali.

Pasal 46

(1) Rumah perlindungan sosial diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
(2) Susunan organisasi rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
a. Penanggung jawab, yakni Pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
b. pelaksana harian, yakni sorang pejabat fungsional setara eselon III;
c. divisi-divisi, yang dikoordinir oleh seorang pejabat fungsional setara eselon IV; dan
d. staf operasional, yang yang terdiri atas minimal 2 (dua) orang tenaga profesional untuk masing-masing divisi.
(3) Divisi-divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a. divisi penerimaan masalah;
b. divisi rehabilitasi kesehatan;
c. divisi rehabilitasi sosial dan ekonomi;
d. divisi penegakan hukum; dan
e. divisi pemulangan dan reintegrasi sosial.
(4) Secara operasional, tenaga profesional yang ada pada masing-masing divisi dibagi dalam dalam 3 (tiga) sif kerja, dengan ketentuan:
a. setiap sif bekerja maksimal 8 (delapan) jam 1 (satu) hari; dan
b. setiap sif bekerja maksimal 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu.

Pasal 47

Dalam hal kebutuhan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, setiap divisi dapat berkoordinasi, bermitra, dan/atau bekerjasama dengan pihak terkait.

Bagian Kedua
Penerimaan Korban dan/atau saksi

Pasal 48

(1) Penerimaan korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan oleh divisi penerimaan masalah pada rumah perlindungan sosial.
(2) Penerimaan korban dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. laporan masyarakat;
b. laporan korban dan/atau saksi; dan
c. rujukan dari pihak terkait.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, dapat disampaikan melalui:
a. laporan langsung;
b. telepon; atau
c. surat elektronik.
(4) Dalam hal adanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan ayat (3), divisi penerimaan masalah melakukan pencatatan penerimaan korban dan/atau saksi.
(5) Dalam hal adanya rujukan dari pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, divisi penerimaan masalah membuat berita acara serah terima korban dan/atau saksi.

BACA JUGA:   8 Agenda Pembangunan Serta 6 Tekad Provinsi NTT

Pasal 49

(1) Dalam hal korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang tidak dapat datang sendiri ke rumah perlindungan sosial, maka divisi penerimaan masalah melakukan penjemputan korban dan/atau saksi.
(2) Penjemputan korban dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan koordinasi divisi penegakan hukum, dan/atau pihak terkait.

Pasal 50

Tenaga profesional yang ada pada divisi penerimaan masalah, berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Korban dan/atau saksi

Paragraf 1
Rehabilitasi Kesehatan

Pasal 51

(1) Rehabilitasi kesehatan korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan oleh divisi rehabilitasi kesehatan pada rumah perlindungan sosial.
(2) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. rehabilitasi fisik;
b. rehabilitasi seksual; dan
c. rehabilitasi psikhis.

Pasal 52

(1) Rehabilitasi kesehatan korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yakni:
a. rehabilitasi trauma selama 7 (tujuh) hari; dan
b. rehabilitasi pascatrauma selama maksimal 90 (sembilan) puluh hari.
(2) Dalam hal kebutuhan korban dan/atau saksi, maka rehabilitasi pascatrauma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan pada:
a. rumah perlindungan sosial;
b. keluarga korban dan/atau saksi; atau
c. tempat lain dengan persetujuan korban dan/atau saksi.
(3) Dalam hal korban dan/atau saksi belum pulih setelah lewat masa rehabilitasi pasca trauma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan ayat (2), korban dan/atau saksi dirujuk ke pihak terkait yang berkompeten.

Pasal 53

Tenaga profesional yang ada pada divisi penerimaan masalah, berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial dan Ekonomi

Pasal 54

(1) Rehabilitasi sosial dan ekonomi korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan oleh divisi rehabilitasi sosial dan ekonomi pada rumah perlindungan sosial.
(2) Rehabilitasi sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan korban dan/atau saksi.
(3) Rehabilitasi sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dapat berbentuk:
a. penanganan restitusi dan konpensasi bagi korban dan/atau saksi;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. bantuan modal usaha; dan/atau
d. rujukan pada pihak terkait.

Pasal 55

Rehabilitasi sosial dan ekonomi korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan bersamaan dengan rehabilitasi kesehatan pascatrauma atau dalam jangka waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 56

Tenaga profesional yang ada pada divisi rehabilitasi sosial dan ekonomi, berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ekonomi.

Bagian Keempat
Penegakan Hukum

Pasal 57

(1)Penegakan hukum berkaitan dengan korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan oleh divisi penegakan hukum pada rumah perlindungan sosial.
(2)Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
a.sesuai dengan kebutuhan kasus; dan/atau
b.sesuai kebutuhan korban dan/atau saksi.
(3)Dalam hal kebutuhan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penegakan hukum dilaksanakan dengan ketentuan:
a.apabila kasus masih tergolong tindak pidana pelanggaran, maka ditangani oleh divisi penegakan hukum; dan
b.apabila kasus ada indikasi tergolong tindak pidana kejahatan, maka kasus dilimpahkan ke penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
(4)Dalam hal kebutuhan korban dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka penegakan hukum diarahkan pada:
a.penanganan hak-hak dan harta korban dan/atau saksi; dan
b.penanganan ganti kerugian bagi korban dan/atau saksi.

Pasal 58

Penegakan hukum berkaitan dengan korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan semenjak korban dan/atau saksi diterima di rumah perlindungan sosial.

Pasal 59

Tenaga profesional yang ada pada divisi penegakan hukum, berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, serta urusan penegakan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 60

(1)Pemulangan dan reintegrasi sosial korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan oleh divisi pemulangan dan reintegrasi sosial pada rumah perlindungan sosial.
(2)Pemulangan dan reintegrasi sosial korban dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
a.berdasarkan persetujuan korban dan/atau saksi;
b.kembali ke alamat atau komunitas asal korban dan/atau saksi; dan/atau
c.ke alamat atau komunitas lain.
(3)Pemulangan dan reintegrasi sosial korban dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dapat dilaksanakan dengan koordinasi divisi penegakan hukum dan pihak terkait.

Pasal 61

Tenaga profesional yang ada pada divisi pemulangan dan reintegrasi sosial, berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 62

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pihak terkait dalam peyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdangangan orang, meliputi:
a.sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan pedoman;
b.pendidikan dan pelatihan;
c.pembangunan model; dan
d.pemberian insentif dan disinsentif.
(2)Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dan/atau bermitra dengan pihak ketiga.

Pasal 63

(1)Pemerintah Daerah memberikan:
a.insentif kepada setiap orang yang berprestasi dalam peyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdangangan orang; dan
b.disinsentif kepada setiap orang yang wanprestasi dalam peyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdangangan orang.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 64

(1)Insentif dalam peyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdangangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, meliputi:
a.insentif langsung; dan
b.insentif tidak langsung.
(2)Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa uang tunai, dan/atau bahan dan peralatan.
(3)Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa insentif fiskal, insentif jasa pelayanan, dan/atau insentif sosial.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya nilai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 65

(1)Disinsentif dalam peyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdangangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, meliputi:
a.disinsentif langsung; dan
b.disinsentif tidak langsung.
(2)Disinsentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa uang tunai, dan/atau bahan dan peralatan.
(3)Disinsentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa disinsentif fiskal, disinsentif jasa pelayanan, dan/atau disinsentif sosial.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya nilai disinsentif sebagimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 66

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap peyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdangangan orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penaatan persyaratan administratif dan/atau penaatan persyaratan teknis.

Pasal 67

(1)Gugus Tugas berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.memeriksa rencana kerja kegiatan dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdangangan orang;
b.memeriksa prasarana dan sarana dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdangangan orang;
c.memeriksa kegiatan pemanfaatan prasarana dan sarana dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdangangan orang;
d.meminta keterangan yang berhubungan dengan peyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdangangan orang; dan/atau
e.melakukan perekaman dan/atau pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan.
(3)Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas.
(4)Gugus tugas menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati secara periodik minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5)Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana dalam peyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdangangan orang, maka gugus tugas berkoordinasi dengan penyidik polri untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 68

Walikota melaksanakan tindaklanjut hasil pengawasan.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 69

(1)Masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdangangan orang.
(2)Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa uang, sarana, dan prasarana harus bersifat hibah yang tidak mengikat.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 70

(1)Setiap orang dilarang untuk menghambat, mengganggu, dan/atau menggagalkan peyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdangangan orang.
(2)Pelaku usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha dan/atau larangan beroperasi di Daerah.

Pasal 71

(1)Setiap orang dilarang untuk menyelenggarakan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdangangan orang, meliputi:
a.secara tanpa izin;
b.selain yang diizinkan;
c.di luar waktu dan tempat yang diizinkan; dan
d.yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan.
(2)Pelaku usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha dan/atau larangan beroperasi di Daerah.

Pasal 72

(1)Pejabat Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk:
a.menghambat penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdangangan orang;
b.melakukan kegiatan dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdangangan orang yang tidak prosedural; dan
c.melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdangangan orang yang tidak sesuai dengan penugasan dan/atau perintah jabatan yang jelas.
(2)Pejabat Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi:
a.diberhentikan dari jabatan; atau
b.dimutasi dari jabatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdangangan orang.
(3)Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 73

(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
b.melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c.menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e.mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
i.melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

(1)setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 70, dan Pasal 71, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
(2)Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orangtua/wali, dan keluarga, dikenakan sanksi yang sama dengan pemberatan 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 75

Pejabat Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 72 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 76

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 70, dan Pasal 71 dikenakan sanksi Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 77

(1)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76, adalah tindak pidana pelanggaran.
(2)Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76, dikenakan apabila tindak pidana tersebut belum ada unsur kejahatan.
(3)Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

(1)Dengan berlakuknya Peraturan Daerah ini, segala peraturan yang ada tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku, segala badan yang yang menyelenggarakan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

(1)Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku, Pemerintah Daerah telah membentuk rumah perlindungan sosial.
(2)Selama rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah menetapkan pelaksanaan Pasal 46.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Juli 2019
WALIKOTA KUPANG,
JEFIRSTSON R. RIWU KORE