DPRD Kota Berdiri di Belakang Kepala Dishub Soal Parkir, Putuskan Sesuai Mekanisme

Bagikan:

Zonalinenews-Kupang,- Lembaga DPRD Kota Kupang, berdiri di belakang Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kupang, Namun apa yang telah diputuskan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi III guna menyelesaikan persoalan parkiran harus jadi rujukan.

“Jadi tidak boleh ada intervensi dari Rumah Aspirasi dan Wali Kota karena Kadis perhubungan adalah profesional yang telah diberi kepercayaan oleh Wali Kota untuk mengelola kegiatan pada Dinas tersebut,” kata Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe usai memanggil Kadis perhubungan Kota Kupang di ruangannya untuk memediasi penyelesaian parkiran pada, Rabu 22 Januari 2020.

Menurut Ketua DPRD, silahkan lelang parkiran di Kota Kupang sesuai keputusan RDP itu. Hal teknis ada pada Dinas tersebut dan mekanismenya mereka yang tahu.

” Terima hasil RDP dan laksanakan. Mau lelang parkiran hari apa dan kapan, tapi ikuti mekanisme RD,” tegas Yeskiel Loudoe

Ia menjelaskan, yang diharapkan oleh Ketua Komisi III Telendmark Daud dan anggotanya adalah pelelangan parkiran harus dilakukan pemerintah supaya tidak ada penilaian macam-macam dari masyarakat dan para pengelola khususnya. Jadi kalau semua dijalankan sesuai rekomendasi RDP di komisi III maka pastinya akan selesai persoalan parkiran ini.

“Jika Wali Kota Kupang Jerfiston Riwu Kore, terlalu mengintervensi parkiran atau Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang Bernadimus Mere, tidak bersikap netral untuk mengakomodir kepentingan semua pihak maka tahun 2021 anggaran untuk perhubungan akan dipotong semua.

BACA JUGA:   Senator DPD Harap Gebrakan Menteri Susi Diikuti Daerah

” Jadi harus ada keadilan bagi semua pihak dan Kadishub harus berdiri di tengah untuk membela kepentingan Pemerintah dan kepentingan DPRD juga sebagai mitra,” tutur Yeskiel Loudoe.

Dikatakannya, rekomendasi yang diambil Komisi III sudah jelas, yakni mencoret mereka 45 orang pengelola parkiran yang bermasalah, pengelola parkiran harus berasal dari kelurahan lokasi parkiran dan harus ada pelelangan parkiran supaya mendapatkan pengelola parkiran yang profesional.

Disinggung terkait Pansus, Yeskiel Loudoe, mengatakan tidak perlu lagi karena sudah ada kemauan dari Dinas Perhubungan untuk melaksanakan rekomendasi RDP Komisi III pada Senin 13 Januari lalu. Sekarang tinggal bagaimana dinas perhubungan mengatur agar semua pihak puas merasakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dari parkiran ini.

“Kan DPRD juga bekerja untuk masyarakat to. Jadi komitmen yang sudah disepakati di RDP itulah yang harus dilakukan sehingga komitmen itulah yang akan dipegang oleh DPRD dalam mengontrol parkiran di Kota Kupang. Karena itu saya sampaikan ke Kadishub Bernadinus, bahwa kamu tidak usa takut tim sukses ataupun walikota karena kami dukung secara politik dan Kadishub harus taat terhadap RDP,” tegas Yeskiel.(* tim)