Seleksi Parkir di Kota Kupang Belum “Berjalan” Komisi III RDP dengan Dishub

Bagikan:

Zonalinenews-Kupang,- Komisi III DPRD Kota Kupang, Senin 13 Januari 2020 bertempat di ruang Komisi III, melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan Kota Kupang, terkait pengelolaan Perkir di Kota Kupang karena sampai saat ini, proses seleksi dan penetapan pengelola parkir 2020 belum dilaksanakan.

” Terhitung sampai tanggal 31 Desember 2019, massa kontrak para pengelola parkir di Kota Kupang berakhir. Dan lewat pemberitaan di media Pak Kadis perhubungan menyampaikan bahwa untuk pengelolaan parkir tahun 2020 tidak dilakukan seleksi , tapi proses dilanjutkan. Yang menjadi pertanyaan landasan hukum atau aturan apa yang dipakai Kadis Perhubungan sehingga tidak melakukan seleksi bagi para pengelola parkir,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Tellendmark J Daud saat Rapat dengar pendapat.

Anggota Komisi III DPRD Kota Kupang, DominikusTaosu pada kesempatan itu menjelaskan bahwa manusia dan kendaraan di Kota Kupang semakin bertambah namum retribusi parkiran di kota Kupang tahun 2019 menurun.

” Tolong pak Kadis jelaskan persoalannya kenapa sampai menurun. Saya minta data pengelola parkir di kota Kupang, dan lokasi di titik mana saja dan berapa nilai kontraknya. Sebelum kita diskusi lebih lanjut tolong pak kadis berikan kami data para pengelola parkir tersebut ,” tanya Dominikus Taosu.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang Bernadinus Mere didampingi Kepala Bidang Rekayasa Lalu Lintas, Her Mbuik pada Rapat Dengar Pendapat tersebut Kadis menjelaskan bahwa untuk tahun 2019 PAD Retribusi pakir target sebesar Rp. 1,6 Milliar namun realisasi sebesar Rp 1.5 Miliar.

BACA JUGA:   Songsong Pilkada Belu , NasDem Jaring Balon

” Tahun 2019 mengalami penurunan retribusi karena di lakosi tertentu terdapat penunggakan parkir bahkan penurun retribusi pemasukan parkir dari kontrak yang ditentukan. Salah satu contoh di Subasuka terjadi penurunan retribusi karena Subasuka membuka beberapa tempat sehingga pengunjung berkurang dan menyebabkan omset pakriran berkurang,” jelas Bernadinus.

Dikatakan Bernadinus, untuk tahun 2020 pihaknya melakukan evaluasi by name by adres di 103 titik parkir.

” Target kita bukan PAD tapi target kita pelayanan publik maksimal dengan melengkapi kelengkapan parkir,” ungkap Bernadinus.

Lanjutnya, Bagi pengelola parkir yang tidak menyetor (tunggak) pihaknya corek dan tidak dilanjutkan di 2020. Pengelola parkir yang tunggak akan ditagih karena itu merupakan utang bagi negara.

Bernadinus menambahkan, terkait parkiran selain retribusi pihaknya juga mengutamakan pelayan publik dimana pengelola parkir dibekali dengan kelangkapan parkiran dan bagaimana mengelola parkir dengan baik sehingga tidak menyebabkan macet.

” Para pengelola yang bermasalah tidak kami ikutkan dalam proses kontrak tahun 2020. Setelah berjalan selama 4 bulan kami evaluasi ,” tutur Bernadinus.

Mendapati jawaban itu , Ketua Komisi III bertanya kepada Kadis Perhubungan landasan hukumnya apa sehingga tidak dilakukan seleksi.

” Apa dasar hukumnya pak Kadis ,” tanya Telendmark.

Telendmark menegaskan tujuan dilakukan seleksi dan penawaran disitu menerapkan metode persaingan secara sehat.

” Kan ada nilai penawaranya. Kalau seleksi secara tertutup mengindikasikan adanya KKN dan apa dasar hukum. Apalagi seleksi dilakukan secara tertutup,” tegas Telendmark.

BACA JUGA:   Komisi IV DPRD TTS Segera Evaluasi Dinsos dan Pendamping PKH

Mendapati pertanyaan itu Kadis perhubungan terdiam dan menjawab tidak ada dasar hukum.

Setelah berdialog dan berdiskusi panjang lebar dalam rapat dengar pendapat tersebut maka rekomendasi Komisi III kepada Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam RDP tersebut diantaranya,1. para pengelola parkir harus diseleksi secara terbuka oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang. 2. Bagi para pengelola parkir yang menunggak tidak boleh diikutkan dalam seleksi parkir 2020 . 3. Pengelola parkir harus berdomisili atau berasal dari wilayah seputaran tempat parkir yang akan dikelola. 4 Sebanyak 200 pengelola yang sudah masukan berkas penawaran harus diseleksi.

” Kami berikan waktu satu minggu untuk melakukan proses seleksi dan sudah harus ditetapkan ;” tutur Telendmark.(*tim )


Bagikan:
Advertisement