Soal Parkir Kadis Perhubungan Jangan Mempermalukan Walikota Kupang

Bagikan:

Zonalinenews-Kupang, – Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Bernadinus Mere, jangan coba-coba mengadudomba Wali Kota Kupang Jerfiston Riwu Kore dan DPRD. Atau Kepala Dinas jangan mempermalukan Wali Kota Kupang dengan tidak menyetujui kesepakatan hasil rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin 13 Januari 2020 lalu. Penegasan ini disampaikan oleh aktifis LSM PIAR NTT Paul SinlaEloE pada Kamis, 16 Januari 2019, menyikapi parkiran di Kota Kupang yang terus berpolemik.

“Harusnya Kadis perhubungan itu, segera menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kota Kupang dan bukan sebaliknya membuat keputusan sendiri yang diluar hasil Rapat Dengar Pendapat, karena ini mempermalukan Wali Kota Kupang”, ujar Paul.

Paul juga menjelaskan bahwa mengingat pada Perda Kota Kupang nomor 15 tidak diatur terkait dengan mekanisme dan tata cara perekrutan pengelola parkir, maka dari pada pihak Dishub membuat pengumuman yang bertentangan dengan hasil Rapat Dengar Pendapat, seharusnya Dishub bisa membantu Walikota Kupang untuk mendesain Peraturan Walikota Kupang tentang mekanisme atau tatacara perekrutan pengelola parkir.

Menurut Paul, Dishub Kota Kupang itu punya banyak pekerjaan rumah yang belum selesai dan sebaiknya fokus untuk menagih tunggakan hasil parkiran tahun 2019 yang bermasalah atau Dishub Kota Kupang segera memproses hukum para penunggak uang parkir karena ini bukan persoalan administrasi.

“Harusnya Dishub segera mempolisikan para pengelola parkir yang tidak menyetor pendapatan daerah dari parkiran karena lapor karena niat jahat atau mens rea dan perbuatan jahat atau actus reus dari para penunggak parkiran ini sudah ada,” pungkas Paul.

BACA JUGA:   Forced evictions based Development

Sementara Ketua Komisi III Telendmark Daud secara terpisah mengatakan akan melihat persoalan kedepannya seperti apa, karena surat pemberitahuan kesepakatan bersama dinas teknis dan komisi pada saat RDP itu kemarin (Rabu 15 Januari) pihaknya baru sampaikan ke pimpinan Dewan untuk kemudian diteruskan ke Pemerintah.

” Jadi kita tunggu saja seperti apa tindak lanjut dari kesepakatan tersebut,” beber Telendmark.

Ketika ditanya wartawan bila Pemkot Kupang masih memakai orang lama yang bermasalah apakah langkah pansus bisa ditempuh, dan Telendmark katakan bisa saja seperti itu (Pansus), bisa juga tidak.

“Untuk sampai ke Pansus tentunya ada tahapan-tahapan yang perlu ditempuh sehingga nanti kita lihat kedepannya seperti apa,” jelas politisi Golkar itu.

Ketika wartawan menunjukan surat pengumuman yang mana hanya ditujukan bagi pengelola parkiran khusus untuk segera memasukan surat rekomendasi yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh para pemilik perusahaan.

Melihat surat tersebut Telendmark hanya tertawa menanggapi surat pengumuman itu. Ha…ha…ha… tidak ada isi pemberitahuan.

Sementara Ketua Ombudsman NTT Darius Beda Daton secara terpisah mengatakan pendapat pak kadis perhubungan bahwa akan evaluasi pengelolah parkir yang bermasalah/tidak setor dan lain-lain agar tidak lagi mengelolah parkir tahun ini adalah tepat.

Yang paling penting bagi dirinya bukan soal siapa pengelolahnya tetapi sejauhmana target yang dibebankan kepada mereka terpenuhi. Objek parkir harus betul-betul dilihat sehingga estimasi pendapatan tidak merugikan daerah.

BACA JUGA:   Wali Kota Kupang Tanam 160 mangrove

“Jangan sampai objek nya luas tetapi estimasi pendapatan parkir dibuat kecil sehingga lebih banyak menguntungkan pengelolah dari pada masuk ke kas Pemda itu tidak dibenarkan;” pungkas Darius.(* Tim)


Bagikan:
Advertisement