oleh

Ketua DPRD Minta Pemda Flotim Selesaikan Administrasi Rekanan Rumah Sakit Adonara

Zonalinenews-Larantuka,- Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur menegaskan kepada Pemerintah daerah agar mengakomodir dan mengagendakan anggaran di perubahan terkait persoalan rumah sakit Adonara dan kewajiban pihak ketiga (rekanan) yang belum direalisasikan oleh pemerintah.

“Saya berpikir pemerintah perlu diberikan ruang untuk secara teknis menyesuaikan persoalan Rumah sakit Adonara, tetapi juga terhadap paket-paket lain yang berhubungan dengan pihak ketiga yang belum diselesaikan pemerintah. Itu harus dirampungkan dalamsatu kesatuan untuk diajukan pada momentum mendahului perubahan sehingga, tidak lagi mengagendakan dalam perubahan yang ke dua,” kata Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Robertus Rebon Kreta, S.Pd usai masa persidangan ke II Sidang Pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur, Rabu 5 Februari 2020.

Menurut Robert, jika pemerintah belum menyelesaialan hak rekanan dan hal itu sampai terjadi, maka kinerja pemerintah sangat buruk. Pihaknya berharap bukan hanya Rumah sakit Adonara tetapi seluruh persoalan pihak ketiga yang belum selesai terhadap paket program kegiatan harus disiapkan secara baik.

“DPRD secara kelembagaan siap kapan saja. Sampaikan atau Surati secara lembaga agar mengagendakan, mendorong di perubahan untuk menyelesaikan persoalan pihak ke tiga,” Tegas ketua DPRD Kabupaten Flores Timur. Dirinya berpikir persoalan pihak ketiga terhadap hal-hal yang menyangkut pergeseran itu harus diprioritaskan.

“Ini kita harus fokus untuk penyelesaian persoalan pihak ketiga, dengan menindak lanjuti anggaran mendahului  perubahan, kita tidak sedang berbicara paket Rumah Sakit Adonara, tetapi seluruh paket pekerjaan yang  berhubungan dengan kewajiban pihak ketiga oleh pemerintah harus di selesaikan secara tuntas. Lembaga DPRD
juga menunggu surat dari pemerintah kapan kita agendakan agar disikapi kembali di Forum Paripurna,”tutur Ketua DPRD, Robert Kreta.

Sementara itu dalam terjadi polemik di ruang sidang, ditegaskan Anggota DPRD Flotim Ignas Uran, dirinya sangat kecewa dengan pemerintah. jangan kita abaikan pihak ke tiga yang sudah kerja maksimal. Pemerintah tolong sikapi hak pihak ketiga,”ucap Ignas Uran dengan nada Kesal.

Sementara itu Anggota DPRD, Sani Betan dalam sidang paripurna menawarkan
pembahasan persoalan ini di atas tanggal 20, dirinya menegaskan bahwa rekanan itu punya hak untuk melaksanakan pekerjaan sampai 50 hari, itu diatur dalam Kepres selama ini pengajuan disikapi diatas tanggal 20 yakni 30 hari murni Januari ditambah 20 hari ke depan di bulan Februari.

” Bisa saja kita ajukan lebih dulu kalau melihat situasional dan kebutuhan, tetapi pemerintah harus memastikan bahwa identifikasi dalam kaitan dan kategori hak pihak ke tiga sudah terinventarisasi secara baik, sehingga ketika kita putuskan hari penggunaan anggaran mendahului perubahan sebelum lima puluh hari tidak akan ada persoalan baru,” tututrnya.

Karena menurutnya rekanan masih punya hak untuk melaksanakan.

Dikatakanya, saat rapat dengar pendapat kemarin dirinya mengharapkan agar seluruh kegiatan-kegiatan yang terlaksana dipenghujung 2019 itu bisa
diselesaikan di dalam tambahan waktu 50 hari ini, dan disikapi pembayaran pada momentum usulan permohonan penggunaan anggaran
persetujuan anggaran mendahului perubahan, tetapi pemerintah harus memastikan bahwa identifikasi secara baik.

“Jangan sampai tanggal 10  kita putuskan, tanggal berikut ada perusahaan satu datang bawa rakyat ke lembaga ini bilang ini belum di akomodir, kita harus  cermati secara baik jangan sampai terjadi lagi, kalau memang Pak Sekda juga tidak ada maka mau tidak mau kita harus menunda dulu sehingga  bisa hadir sebagai pengguna Anggaran Pemerintah daerah Kalau hari ini pak Sekda mengatakan ada maka kami minta tanggal 10 bereskan
dengan catatan dari Forum semua teridentifikasi secara baik,” tegas Nani Bethan.

Anggota DPRD, Parong kabon juga terkait persoalan ini dirnya menegaskan tidak ada masalah, karena saat ini pihaknya  sedang mencari pintu masuk. Hari ini tidak ada Skors tapi hari ini paripurna ditutup nanti kita akan agendakan kembali lagi.

Dirinya memberikan waktu seluasnya di atas tanggal 21 maka seluruh paket harus satu kali jalan, agar tanggung  jawab kepada pihak ke tiga Clear.

Asisten I Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Abdul Razak Cakra pada sidang tersebut meminta waktu agar dapat menginventarisir secara keseluruhan sehingga dapat menyurati Lembaga DPRD agar diselesaikan secara keseluruhan.(*Rita Senak)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT