Komisi IV DPRD TTS Segera Evaluasi Dinsos dan Pendamping PKH

Marthen Tualaka
Bagikan:

Zonalinenews-TTS,- Komisi IV DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) akan segera melakukan evaluasi  bagi Dinas Sosial TTS,terkait kinerja Pendamping PKH, kerana  berdasarkan  konsultasi ke Dinas Sosial (Dinsos) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan juga ke Kementrian Sosial Republik Indonesia di Jakarta bulan Januari 2020, Komis IV mempertanyakan mengenai peran serta pendamping PKH, substansi serta manfaat dari bantuan PKH itu sendiri bagi masyarakat. Demikian diungkapkan Ketua Komisi V DPRD Kabupaten TTS, Marthen Tualaka Jumat 7 Februari 2020.

Menurutnya, dalam menerima berbagai aspirasi dari masyarakat baik yang disampaikan di kantor maupun dalam kunjungan kerja dan kegiatan reses anggota DPRD TTS, dan bahkan Komisi IV menemukan banyak anggota masyarakat tidak mampu yang tidak terdata dalam program PKH, baik itu bantuan PKH bagi bayi balita maupun PKH lansia.

“Yang kami temukan itu dikarenakan pendamping PKH kerja sendiri-sendiri ketika melakukan pendataan bagi masyarakat calon penerima PKH. Dan tidak melibatkan tokoh masyarakat dan kepala desa sesuai informasi yang didapat di desa,”tutur Marthen.

Marthen menjelaskan, selama ini seolah-olah pendamping di desa adalah Super Power dimana pendamping punya kewenangan lebih dalam melakukan tugas tanpa harus melibatkan pihak manapun di desa.

“Kepala desa hanya tanda tangan saja dan itu juga menjadi pengeluhan atau pengaduan
dari beberapa kepala desa yang disampaikan kepada komisi IV, saat berada didesa dan bicara soal PKH,”urai Marthen.

Dikatakan Marthen, sesungguhnya yang harus dilakukan oleh seorang pendamping PKH adalah pada saat melakukan pendataan datanya harus by name by addres, bertemu langsung dengan calon penerima PKH untuk melakukan pendataan. Bukan ketika datang masyarakat tidak ada, lalu pendamping tanya pada tetangga, ini akan terjadi tidak sinkronnya bahkan data tidak vailid.

BACA JUGA:   BKD Ende Diduga “Sarang Mafia” Menggerogoti Nasib 151 Honores K2

Sehingga, seharusnya yang dilakukan pendamping PKH menurut Marthen Tualaka, adalah saat melakukan pendataan di desa,data harus diplenokan ditingkat desa dalam forum musyawarah desa atau kelurahan. Data tersebut diplenokan agar dicek kembali kesesuaiannya, mungkin masih ada kekeliruan dalam pengisian data, maka saat itu diperbaiki, atau terdapat masyarakat yang sebenarnya layak untuk dapat tapi belum terdata maka harus dimasukan sebagai calon penerima PKH.

Lebih lanjut Marthen menjelaskan pada kuunjungan itu, Dinsos Propinsi NTT maupun Kementrian Sosial RI menyatakan bahwa data yang kirim dari Dinsos Kabupaten sampai di kementrian Sosial tidak pernah mencoret satupun nama yang diusulkan dari dinsos kabupaten TTS . Bagi kementrian sosial RI, mereka percaya data dan nama penerima yang diusulkan dari kabupaten TTS.

“Pengeluhan selama ini, Kepala desa sendiri tidak tahu data itu datangnya darimana. Ketika masyarakat mempertanyakan data tersebut dari mana, pendamping desa menyampaikan kalau data didapat dari pusat. Jadi menurut pendamping desa mereka juga tidak tahu, padahal sesungguhnya sumber data tersebut adalah dari pendamping sendiri,”kesal Marthen.

Marthen menguaraikan, dalam manajemen pelaksanaan, ada pendamping PKH mengumpulkan ATM KPM PKH dan melakukan penarikan ke ATM sendiri sehingga mengakibatkan ada anggota KPM PKH ketika menerima uang, ada yang uangnya kurang termasuk KPM PKH dari desa Bijeli kecamatan Polen yang melakukan
pengaduan ke komisi IV.

BACA JUGA:   Wakil Ketua DPRD Ngada ‘Dorothea : Pemda Harus Taat Paripurna

“Bahkan ada juga pendamping PKH ketika berada dilapangan, pendamping menuntut masyarakat untuk dikasih selendang, ayam, pisang dan sebagainya ini disampaikan masyarakat ketika komisi IV berada di masyarakat,” jelas Marthen Tualaka.

Lanjut Marthen menambahkan, Kepala desa sesungguhnya punya kewenangan untuk mengevaluasi kinerja pendamping PKH desa dan jika ditemukan hal-hal yang bekerja diluar prosedur dan kewenangan pendamping, maka Kades bisa membuat laporan ke dinas sosial tembusan ke Komisi IV untuk melakukan evaluasi terhadap Dinas sosial maupun pendamping.

Jika memang pendamping melakukan kesalahan dan bertindak diluar kewenangannya yang berdampak pada merugikan masyarakat, menurut Marthen saat menjelaksan kepada Kementrian pada kunjungan tersebut. Kemudian oleh Kementrian sosial menjelaskan bahwa pendamping dapat diusulkan untuk diberhentikan dan kementrian sosial RI dan siap menindaklanjuti jika ada usulan dari kadis sosial kabupaten TTS.

“Ini menjadi komitmen komisi IV bekerjasama dengan kadis Dinsos kabupaten TTS dalam rangka menormalkan dan memaksimalkan fungsi pendamping PKH sehingga benar-benar proporsional sesuai kode etik dalam melakukan fungsi demi tercapainya pelayanan ke masyarakat serta target program juga tercapai dalam membantu pengentasan kemiskinan masyarakat menuju kesejahteraan,” tutup Ketua Komisi IV, Marthen Tualaka. (*Elli)


Bagikan:
Advertisement