3 Poin Penting Pertemuan Bupati Deno dan Wabup Mabar

Bagikan:

Zonalinenews-Manggarai,- Bupati Manggarai, Deno Kamelus, bersama Wakil Bupati Manggarai, Victor Madur, menerima Kunjungan Wakil Bupati Manggarai Barat, Maria Geong di Rumah Jabatan Bupati Manggarai, Senin 18 Mei 2020.

Kahadiran orang nomor dua dari Kabupaten Manggarai Barat ini dalam rangka menggelar pertemuan bersama terkait dinamika yang terjadi di Posko dan Check Point Covid-19 Weri Pateng sekaligus meluruskan misinformasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat, baik Masyarakat Kabupaten Manggarai maupun masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan rilis Humas dan Protokol Kabupaten Manggarai yang diterima media ini, Kamis 21 Mei 2020 menerangkan, pertemuan ini dihadiri oleh Sekda Kabupaten Manggarai, Jahang Fansi Aldus, Asisten I dan III, Kabag Kesra, Setda Kabupaten Manggarai, dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan sekaligus Jubir Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid 19 Kabupaten Manggarai, Tokoh Agama Labuan Bajo, Vikaris Episkopal (Vikep) Labuan Bajo, Rm. Rikard Mangu, Pr, Sekretaris Vikep, Rm. Silvi Mongko, Pr dan Rm. Soni Hiroklius Sosinus, Pr.

Ada tiga poin penting yang dibahas dan didiskusikan bersama saat itu, antara lain, pertama, keberadaan Posko dan Check Point Covid-19 Weri Pateng, kedua, persyaratan masuk ke wilayah Kabupaten Manggarai dalam hal ini persyaratan Rapid Test bagi pelaku perjalanan, dan ketiga, penanganan pasien non covid-19 asal Kabupaten Manggarai Barat.

Bupati Deno dalam penyampaiannya mengatakan, kebijakan yang diambil itu telah melalui hasil koordinasi bersama pihak terkait yakni dengan Gubernur NTT, Pihak Keuskupan, Bupati Manggarai Barat, Bupati Manggarai Timur, dan Unsur Forkopimda.

BACA JUGA:   Warga Kolhua Tuntut Ganti Rugi Lahan Ke PT HK

Terkait poin pertama menyangkut keberadaan Posko dan Check Point Covid 19 Weri Pateng, Bupati Deno menyatakan bahwa pertimbangan penempatan posko itu murni karena adanya ketersediaan fasilitas serta juga telah mendapat persetujuan dari pemilik tempat tersebut.

“Pertimbangan mengapa posko ditempatkan disitu karena ada fasilitas. Kita sudah komunikasikan dengan Pa Agus Bandur, pemilik tempat itu, dan beliau setuju. Ada listrik, air, dan rumah disitu. Ini akan memudahkan dukungan logistik bagi petugas. Itu saja pertimbangannya, bukan yang lain-lain,” terang Bupati Deno.

Selain pertimbangan fasilitas, kata dia, pihak Gugus Tugas juga telah berpikir terkait dampak kehadiran posko tersebut bagi warga sekitar.

Menurut dia, sebelum posko diresmikan, Pemkab Manggarai melalui acara adat ‘tesi’, telah melibatkan tetua adat dari Paang Lembor, di mana saat itu disampaikan bahwa keberadaan posko tidak akan mengganggu aktivitas warga yang bermukim di sekitarnya.

“Ini (posko) tidak akan menyusahkan warga sekitar posko. Warga sekitar (yang mau ke kebun) silahkan lewat,”tuturnya.

Terkait kepentingan warga dari dua kabupaten yang berdomisili di sekitar posko, ia menawarkan agar data nama dan alamat warga lalu disampaikan kepada petugas posko.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar petugas Linmas desa sekitar menjadi petugas posko, sehingga  petugas lebih mengenal warga sekitar dan membiarkan mereka bebas melintas tanpa merasa terganggu.

Mengenai poin kedua, Bupati Deno menyampaikan tentang poin-poin atau persyaratan masuk di wilayah Manggarai selama masa Covid-19 yang tertuang melalui surat keputusan pemerintah.

BACA JUGA:   Kepada Pelaku Perjalanan, Deno Minta Ikuti Protokol Kesehatan

“Surat itu bisa diubah, UUD 1945 saja bisa di amandemen, apalagi sebuah surat, yang kita utamakan adalah kepentingan masyarakat Manggarai Raya (Barat,Tengah, Timur). Kalau ada poin dari surat itu yang ingin dikoreksi, akan saya koreksi. Kalau Rapid Test sangat memberatkan, maka syarat itu juga akan diubah. Cukup Surat Keterangan Kesehatan saja,” ungkapnya.

Sementara, pada poin ketiga Deno menegaskan, pasien asal Kabupaten Manggarai Barat, sama sekali tidak dilarang untuk dirujuk ke RSUD dr. Ben Mboi Ruteng dan RS St.Rafael Cancar, tetapi ia meminta agar melakukan kerja sama dengan petugas kesehatan dari Manggarai Barat.

Dalam hal ini, sambungnya, pasien-pasien yang dirujuk sudah dilakukan rapid test agar tim kesehatan masing-masing rumah sakit rujukan bisa lebih waspada atau terlindungi lebih dini dari ancaman Transmisi Covid-19.

“Dalam melindung diri, tentunya para petugas kesehatan harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD),” ucapnya.

Lebih lanjut Bupati Manggarai menyampaikan “Manggarai ini satu. Apa yang dilakukan oleh Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur, adalah sama yakni bagaimana kita berupaya menyelamatkan rakyat dari pandemi Covid-19,”tutur Bupati Deno.

Dalam pertemuan itu, Bupati Manggarai menyampaikan sejumlah usulan antara lain, pertama, pembentukan posko bersama. Kedua, jika Kabupaten Manggarai Barat memiliki sistem atau aplikasi yang bagus untuk memudahkan pengawasan bagi pelaku perjalanan untuk mencegah penyebaran Covid-19, Kabupaten Manggarai siap mengadopsinya.(*Kons Hona)


Bagikan: