Soal THR Imanuel Olin : Jangan Korbankan Hak Staf Karena Alasan Hubungan Tak Harmonis

Bagikan:

Zonalinenews-TTS,- Ketua Komisi II DPRD TTS, Imanuel Olin ketika Selasa 19 Mei 2020 kepada wartawan terkait persoalan penundaan pembayaran THR di dinas Pariwisata mengatakan tidak harmonisnya hubungan Kadis dan Sektraris Dinas menyebabkan Kadis tidak hadir saat ada pengaduan ke Komisi II DPRD TTS , walaupun sudah di telpon dan jawabnya bersedia hadir namun kemudian yang bersangkutan menonaktifkan Handphone.

Menurut Ketua Komisi II menyangkut hubungan Kadis dan Sekdis tidak harmonis, itu bukan urusan Komisi II, namun informasi ketidak harmonisan tersebut sudah disampaikannya ke Bupati TTS agar diselesaikan, karena hla ini akan berpengaruh terhadap kinerja dinas pariwisata TTS dalam melakukan fungsinya.

Komisi II kata Imanuel Olin menegaskan pelayanan akan hak staf terkait Tunjangan Hari Raya (THR), apapun permasalahan internal kadis dan sekdis pariwisata TTS, tetap harus dilayani.

“Hak dari staf eselon 3 sampai staf non eselon harus dilayani akan hak THR mereka, karena itu adalah hak staf yang diatur sesuai regulasi dan mereka sangat membutuhkan pada kondisi saat ini.

BACA JUGA:   Anggota DPRD Ende, Alexander Sidi Temui Warga Matabale

Tidak ada alasan karena kadis dan sekdis pariwisata tidak harmonis hubungan mereka, kemudian hak staf harus dikorbankan. Itu tidak boleh. Masa Kadis dan sekdis yabg tidak harmonis hubungan mereka, terus hak staf harus dikorbankan itu tidak adil,” tegas Ketua Komisi II
.

Sementara itu Kadis Pariwisata TTS,Tian Yosis Tallo, SE ketika diwawancarai Zonalinenews menyampaikan, Kalau 2 orang staf yang turut serta bersama Sekdis pariwisata dipaksa oleh Sekdis George R. Pelandou, SH dan katanya itu berdasarkan pengakuan Bendahara gaji, Kiranius Selan kepada dirinya.

Kadis Pariwisata TTS kaget, katanya kok pak Manuel MS. Banfatin, SH Kasie Promosi Dalam dan Luar Negeri, juga turut serta ikut mengadu.

Padahal menurut kadis antara dirinya dan Manuel Banfatin tidak ada masalah dan hubungan mereka baik-baik saja.

Menurut Kadis Pariwisata TTS, dirinya bukan tidak mau tandatangan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun ia meminta untuk disertakan daftar hadir miliknya selama dua minggu untuk ditandatangani, dan jangan disembunyikan.

BACA JUGA:   Agung Laksono Lantik Libby Sinlaeloe Jadi Ketua KPPG Provinsi NTT

“Intinya saya kemarin Senin 18 Mei 2020 sore sudah saya tanda tangani SPP dan SPM setelah saya diadukan,” kata kadis Paruwisata TTS.

Sementara itu, Sekdis Pariwisata, Gomer R. Pelandou, SH ketika dihubungi per telepon menyampaikan kalau sebagai sekertaris, dirinya hanya memperjuangkan hak staf agar staf tidak dirugikan, Karena sikap arogansi seorang pejabat yang tidak peduli dengan kondisi staf yang sementara susah karena turut terdampak covid-19.

“Saya tidak punya kepentingan pribadi selain hak staf harus dilayani. Dan saya sebagai pejabat struktural hanya dipercayakan untuk melayani,” ungkap Sekdis pariwisata
.

Secara pribadi Gomer berterima kasih kepada komisi II dan teman teman wartawan karena setelah pihakn adukan maslah ini mempunyai dampak yang luar biasa sehingga jam 3 sore telah ditanda tanganinya SPP dan SPM. (*Elli)


Bagikan: