oleh

Kecewa Anggota DPRD TTS Robinson Minta Dinsos dan Kades Stop Tipu-tipu Data Bansos

Zonalinenews-TTS,- Carut marut sistem pendataan masyarakat penerima Bantuan Sosial (Bansos) oleh tenaga pendamping di tingkat desa Noemeto Kecamatan Kota Soe kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), menjadi sorotan komisi IV DPRD TTS saat menghadiri temu klarifikasi antara masyarakat dan desa.

Bertempat di kantor desa noemeto Selasa 9 Juni 2020, komisi IV DPRD TTS bersama kepala desa (kades) noemeto, Rison Taopan serta masyarakat desa melakukan klarifikasi atas sejumlah permasalahan yang dianggap janggal dalam sistem pendataan masyarakat penerima bansos.

Salah satu Anggota komisi IV DPRD TTS, Robinson Faot, kecewa atas sistem pendataan calon penerima bansos khususnya Bantuan Sosial Tunai (BST). Pasalnya, nama istri anggota DPRD ini juga terdaftar sebagai salah satu penerima BST yang walaupun pada saat pembagian, tidak menghadiri dan tidak ingin mengambil dana tersebut karena dirasa ada yang tidak benar dalam proses serta tidak layak dan tidak etis untuk harus diterima.

“Saya sangat kecewa, sebagai seorang wakil rakyat yang tinggal dan berdomisili di desa noemeto, ini sangat memalukan kalau istri saya juga namanya terdaftar sebagai calon penerima BST. Saya mau tanya, siapa yang mendata dan kapan didata sehingga bisa seperti ini?,” tutur Robinson.

Dikatakan Robinson Faot, nama istrinya diikutkan sebagai calon penerima BST, jangan sampai kemudian orang beranggapan kalau dirinya yang mengusulkan karena sebagai seorang anggota DPRD TTS yang berdomisili di desa noemeto, dan ini tidak benar.

Pantauan Zonalinenews, Kekecewaan komisi IV DPRD TTS juga terlihat saat klarifikasi terhadap sistem pendataan, justru tidak dihadiri juga oleh tenaga pendamping atau pendata dari Dinas Sosial TTS.

“Bagaimana sistem pendataan dan verifikasi yang dilakukan Dinas Sosial TTS melalui pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bisa terjadi seperti ini, dan sistem Validasi data yang tidak akurat. Dan bisa saja diduga diusulkan secara diam diam oleh pendamping TKSK bersama kades ke Dinas Sosial dan dilanjutkan utuh ke kementrian,” kata Robinson penuh kecewa.

Sebagai anggota DPRD dan anggota Komisi IV, Robinson berharap agar perbaikan data yang dilakukan baik ditingkat desa maupun oleh Dinas Sosial TTS agar benar merujuk pada kriteria yang ada, dan juga pendataannya benar benar sampai ke setiap rumah tangga sehingga valid dan faktual sesuai yang diharapkan, agar tidak memunculkan polemik.

“Karena ini berkaitan dengan uang dan hak siapa yang wajar dan layak mendapatkannya

Ketika saya tanya kades, siapa yang mendata? Menurut kades, khusus BST bukan desa yang mendata,” ungkap Robinson.

Ia menjelaskan, sama hal saat ketika dirinya bertanya ke Kepala Dinas Sosial TTS, katanya data itu dari pusat.

Namun saat Komisi IV DPRD TTS berada di Kementerian Sosial (Kemensos) dan menanyakan sumber data dalam penetapan nama-nama penerima BST, katanya data dikirim dari daerah atau kabupaten kota masing-masing melalui Dinas Sosial.

“Saya ingin katakan untuk, Dinas Sosial TTS dan Kepala Desa Stop Sudah Tipu-tipu berkaitan dengan data bansos,”tegas Roby. (*Elli)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT