oleh

Tanda Tangan 2 Juta 800 Ribu, Anggota KPM PKH di Fatumnutu Terima Uang 1 Juta 650 Ribu dari Pendamping

Zonalinenews-TTS,- Pengakuan Yusmina Lasfeto warga Fatunnutu Kecamatan Polen Kabupaten TImur Tengah Selatan (TTS) yang menerima uang Program Keluarga Harapan (PKH) terkadang hanya sebesar Rp 1.150.000 dan terkadang sebesar Rp 1.100.000. Jumlah itu jaur dari nominal yang harus diterima sesuai from kontrol.

Yusmina tidak heran dengan perbedaan nominal tersebut, karena selama ini dirinya hanya mengumpulkan kartu ATM ke pendamping PKH berinisal YF dan pendamping yang melakukan penarikan sendiri.

Menurut Yusmina, biasanya ketika dibayarkan terkadang kurang dan terkadang sesuai jumlah yang ditanda tangani pada form kontrol yang disodorkan pendamping tanpa diberikan bukti slip penarikan uang.

Yusmina Lasfeto menceritakan dirinya pernah melakukan penarikan sendiri dana PKH pada BRI Eban sebesar 2.100.000 dan belum tanda tangan form kontrol karena saat itu oleh pendamping YF memarahi dirinya

dengan berkata tidak menghargai pendamping.

“Kamu tidak usah tanda tangan form kontrol karena kamu tidak menghargai pendamping dan kamu pergi cari kamu punya pendamping,” tutur mama Yusmina
menceritakan kejadian tersebut.

Pada bulan Maret 2020, menurut Yusmina menjelaskan dirinya tanda tangan form kontrol tertera angka Rp 2.800.000, tapi oleh pendamping PKH YF hanya membayar sebesar Rp. 1.650.000 dan katanya, uang sisa nanti baru di ambil di bank.

Namun ketika dirinya pergi melakukan pengecekan saldo, ternyata kosong.

Keluhkan yang sama juga disampaikan Bendelina Balan yang mengakau menandatanagani form kontrol sebesar Rp 1.050.000 namun yang diterima hanya uang sebasar Rp. 670.000.

Kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD TTS Kamis 25 Juni 2020, Bendelina selaku ketua Kelompok Pemberdayaan Masyarakat (KPM) pada kelompok 7 desa Fatumnutu Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menyampaikan keluhan tersebut.

Bukan saja Yusmina Lasfeto dan Bendelina Balan yang melakukan pengaduan pemotongan dana PKH oleh pendamping. Akan tetapi ada anggota KPM juga melakukan pengaduan yang sama dengan nilai nominal pemotongan yang berbeda beda.

Atas segala kejadian tersebut, oleh Kepala Desa Fatumnasi, Sefnat Bahael menjelaskan bahwa kejadian tersebut sudah terjadi sejak tahun 2018 hingga kini.

Dirinya juga telah berinisiatif ke Dinas Sosial (Dinsos) TTS untuk menginformasikan namun tidak dihiraukan oleh kepala Dinas, Nikson Nomleni yang pada saat pertemuan dirinya dengan kadis setelah dipersilahkan duduk, lalu Kadis pergi meninggalkan dirinya.

Menurut Kades Fatumnutu, anggota KPM hendak melapor manum ada ketakutan bila melapor maka nama mereka akan dicoret dari daftar penerima PKH oleh pendamping.

“Pencoretan tersebut pernah terjadi,”ungkap Kades

Terhadap kondisi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD TTS yang juga sebagai Ketua Pansus LKPJ, Marthen Tualaka meminta Kepala desa Fatumnutu dan anggota KPM untuk hadir di ruang Komisi 1V pada hari Senin 29 juni 2020 agar dilakukan klarifikasi bersama Dinsos dan pendamping PKH.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD TTS yang juga selaku anggota Pansus, Yusuf Soru pada kesempatan itu menegaskan, aggota KPM berani melakukan pengaduan dan setelah itu bila ada pihak pihak yang mengintimidasi atau mengancam setiap anggota KPM maka secepatnya diinformasikan kepada kepala desa untuk segera disampaikan kepada Dewan. (*Elli)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT