oleh

Fraksi Gabungan Persilahkan Gubernur NTT Cek Ke Anak Buahnya, Bukan Balik Tanya Kami ?

Zonalinenews-Kupang,- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat Rabu 8 Juli 2020 pagi geram terhadap pendapat akhir fraksi gabungan, partai Demokrat Solidaritas Pembangunan (DSP) yang diduga menudingan seolah-olah orang-orang dalam pemerintahan terindikasi korupsi dan meminta agar fraksi gabungan dalam seminggu menyampaikan data nama orang tersebut bila tidak maka gubernur NTT akan mengambil langkah hukum. Atas hal tersebut Fraksi Gabungan DPRD NTT menyatakan bahwa yang disampaikan dalam pendapat akhir fraksi merupakan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah, karena DPRD mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat.

Menurut Gubernur NTT dalam sidang paripurna tersebut, dirinya setuju dukungan dari DPRD soal pemberatasan korupsi.

“khusus untuk pemerintahan saya bila ada yang korupsi, ngak perlu lama tunjuk mukanya, jangan baca lagi di podium ini, lalu tidak ada nama orang itu, kasih ke saya, kalau tidak saya mempertimbangkan dalam seminggu ini saya akan mengambil langkah lain,”tegas

Gubernur NTT. Viktor menegaskan bahwa dalam pemerintahan dirinya tidak main-main soal korupsi.

“Kalau kali lalu pemerintah saya ada yang bermain-main, karena itu saya perintahkan saudara Sekda sekalian siapkan langkah-langkah yang berikut. Saya minta untuk anda untuk dibuka di forum ini agar dugaan dimenangkan proyek, memenangkan proyek, maka itu mengokopasi daearah ini. Apalagi ada bukti seperti tadi disampaikan. Saya minta dalam satu minggu, tidak ada langkah awal maka saya akan mengambil langkah hukum. karena tidak boleh dalam kebersamaan ini mengeluarkan sebuah tuduhan tanpa mengajukan bukti-bukti hukum. Sebagai seorang politisi saya menyadari itu, saya berdiri dihadapan bapak ibu semua bahwa saya tidak pernah akan korupsi. Saya datang membangun propinsi ini, dan bila ada masalah-masalah itu silahkan membawa nama orangya itu saya pecat sekarang,” tegasnya.

Gubernur berharap dengat semangat bersama DPRD dalam membangun propinsi ini makain baik, tapi bukan untuk saling menjaga hal keburukan, namun penyampaian-penyampaian berupa kritik harus berdasarkan bukti tetapi bukan berdasarkan asumsi.

“Bagi para birokrat saya sebagai Gubernur, bagi anggota DPRD semangat kita tentu sama untuk membangun propinsi ini makin baik, dan tentunya itu niat kita semua, sementara itu dalam semangat kebersamam kita, kerjasama yang erat itu bukan berarti kita saling menjaga yang buruk dibuka tapi bukan asumsi,” tagas Viktor Laiskodat.

Untuk itu pada kesempatan itu Gubernur menyampaikan kepada fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan untuk segera menyampaikan data kepada dirinya terkait dugaan yang disampaikan.

”Karena itu sekali lagi saya minta terimakasih, tolong sampaikan ke saya setiap kali kami pemerintah ini ada yang salah dalam anti korupsi forum namanya. kritikan-kritikan yang konstruksif untuk perbaikan pasti diurus. Saya setuju dan itu tugas DPRD mengawasi, yang tidak boleh asumsi menuduh seorang seolah-olah ada korupsi, itu yang tidak boleh. Karena itu sudah dipublik kalau bisik ke Gubernur tidak apa-apa, tapi ini sudah ke publik. Karena itu saya minta setelah proses ini fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan tolong tunjuk saya orang itu, bila tidak akan berhadapan dengan saya,”ungkap Viktor Laiskodat.

Sementara itu, menanggapi pernyataan Gubernur NTT, Rabu 8 Juli 2020 siang, Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan DPRD NTT menggelar jumpa pers. Pada kesempatan itu Ketua Fraksi Gabungan DPRD NTT, Leni Marlina Un menjelaskan bahwa yang disampaikan dalam pendapat akhir fraksi berdasarkan masukan data rill yang diperoleh dilapangan dan hasil pendapat (fraksi) dibahas bersama untuk disampaikan pada pendapat akhir fraksi.

Melanjutkan pernyataan ketau Fraksi gabungan, Sekertaris Fraksi Gabungan DPRD NTT, dr Christian Widodo pada kesempatan itu menjelaskan bahwa Apa yang disampaikan dalam pendapat Akhir fraksi Gabungan Fraksi Gabungan, Partai Demokrat, Solidaritas Pembangunan DPRD NTT merupakan murni fungsi pengawasan dari lembaga DPRD.

“Masukan dari berbagai kalangan, masyarakat, komunitas, maka itu kami masukan dalam fungsi pengawasan kami. Jadi anggota DPRD itu punya hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, tadi adalah salah satu bentuk hak menyatakan pendapat kita. Itu benar atau tidak silahkan di cek.,” ungkap dr Christian.

Dikatakan dr Christian, pihaknya menyampaikan itu dalam semangat bersama untuk membenahi kekurangan-kekurangan di berbagai instansi, jadi kalau Kepala aerah merasa ini benar atau tidak silahkan dicek ke instansi-instansi terkait, ke anah buahnya, bukan cek ke kami.

“Kasih tau siapa, kasih tau siapa,” jelas Christian Widodo menggulangi pernyataan Gubernur NTT.

dr Christian menambahkan bahwa DPRD dan Pemerintah adalah mitra *Tim )

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT