oleh

FRAKSI PKB TTS SIAP HADAPI LAPORAN KADES OP

Zonalinenews-TTS,- Segenap jajaran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menanti laporan Kepala Desa (Kades) OP kecamatan Nunkolo Yakobus Nenabu, terkait pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan perangkat desa Op, pada saat paripurna dalam Pandangan Akhir Fraksi (PAF) yang dibacakan anggota Fraksi PKB Melianus Bana yang disiarkan langsung RSPD SoE beberapa waktu lalu.

Baik ketua PKB TTS Egy Usfunan maupun ketua Fraksi PKB TTS Roy Babys maupun anggota fraksi PKB Melianus Bana. Mempersilahkan kades Op untuk melakukan tindakan pelaporan baik itu ke Badan Kehormatan Dewan maupun Polisi.

Menurut Egy Usfunan, Kades Op keliru apabila meminta anggota DPRD atau Mel untuk meminta maaf. Adalah tindakan sangat keliru dan tidak memahami regulasi, karena di dalam menjalankan tugas utama DPRD adalah memperjuangkan aspirasi dan salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasa.

“Sehingga apa yang diangkat oleh pak Mel dan disampaikan pada PAF PKB TTS saat paripurna, itu menunjukan kalau fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan.

Dan kalau hal itu tidak benar menurut Egy, maka itu menjadi tanggungjawab pemerintah untuk diluruskan. Akan tetapi yang disampaikan itu bukan tidak benar, “tuturnya.

Dikatakannya, karena ada pengaduan masyarakat dan laporan masyarakat bila yang melakukan pungutan adalah perangkat desa Op atas nama EB dan YPK sebesar 50 ribu rupiah.

Hal ini juga diakui oleh 4 orang masyarakat yang ketika mengadu ke DPRD TTS, juga mengaku kalau mereka setor uang 50 ribu rupiah ke kedua perangkat desa Op tersebut.

“Kepala desa tidak perlu cari pembenaran, apalagi kalau u ada advice dari orang orang tertentu, karena Dewan menjalankan fungsi pengawasan dan jangankan disampaikan di paripurna, disampaikan diluar paripurna pun tidak bisa dipolisikan. Apalagi disampaikan dalam forum resmi dan kata putus fraksi PKB, ” Tegas Egy,

Menurut Egy, fraksi PKB TTS juga telah berencana ke desa Op guna mengklarifikasi hal ini. Dengan harapan agar masyarakat tidak terbentuk dalam kubu-kubuan dan dapat terselesaikan serta berharap masyarakat desa Op juga arif dan tidak tergiring untuk melegitimasi sebuah perbuatan melawan hukum.

Sementara itu Ketua Frkasi PKB DPRD TTS, Roy Babys mempersilahkan kades Op untuk membuat laporan, fraksi PKB TTS siap menghadapinya karena yang disampaikan dilengkapi data rekaman videonya, dan ada pengaduan dari sebagian masyarakat desa Op sehubungan dengan pungutan liar tersebut.

Anggota fraksi PKB TTS, Melianus Bana, ketika diwawancarai. Mempersilahkan jika kades Op hendak melapor.

Namun Mel mengingatkan bahwa sebagai anggota DPRD TTS, dirinya juga menjalankan fungsi pengawasan yang disampaikan secara oleh masyarakat desa Op atas pungutan 50 ribu rupiah sebelum pembagian BLT, sehingga disampaikan dalam PAF PKB TTS agar mendapatkan klarifikasi dari pemerintah.

“Isi PAF PKB TTS yang dibacakan saat paripurna dan menjadi polemik adalah sebagai tambahan informasi kepada Pemerintah Daerah bahwa dalam proses Pembagian BLT Desa bagi masyarakat di Desa Op, terjadi tindakan Pungutan Liar (Pungli) yang diduga dilakukan oleh Aparat Desa sebelum pembagian bantuan dengan alasan untuk, Penyambutan Bupati Timor Tengah Selatan, serta dalam Pelayanan pembagian Rastra juga hal yang sama telah dilakukan oleh Aparat Desa dengan memungut uang dari masyarakat calon penerima sebesar 20.000 per KK dengan alasan untuk angkutan/transport”. (*Elli)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT