oleh

Kades OP Berencana Akan Laporkan Anggota DPRD TTS Malianus Bana

Zonalinenews-TTS,- Kepala Desa OP Yakobus Nenabu berencana akan mendatangi Badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Timor Tengah Selatan (TTS) untuk melaporkan Anggota DPRD TTS Malianus Bana terkait penyampaian dugaan pemfitnaan kasus pengutan liar (pungli) oleh perangkat desa, OP kecamatan Nunkolo apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, dan kemungkinan masalah ini akan dilaporkan ke polisi.

Yakobus meminta anggota Dewan Fraksi PKB, Melianus Bana agar berani menyampaikan kalau benar adanya pungutan liar (Pungli) yang diduga dilakukan oleh perangkat desa.

Menurut Yakobaos Nenabu, usai dirinya bersama 75 kk menemui komisi 1 DPRD TTS beberapa waktu lalu, dan anehnya kunjungan Bupati TTS ke desa OP dalam rangka monitoring Covid pada tanggal 8 Mei 2020, dan pihaknya melakukan Verifikasi nama-nama penerima BLT tanggal 11 Mei 2020.

Pembayaran BLT tanggal 26 Juni 2020, dihadiri kapospol, babinsa, camat srrta beberapa unsur lainnya dan sama sekali tidak ada potongan ataupun pungutan.

“Namun dalam Pemandangan Akhir Fraksi (PAF) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dibacakan pada sidang paripurna beberapa waktu lalu yang disiarkan langsung Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Soe. Bahwa adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan aparat desa OP dengan alasan, Penyambutan Bupati TTS,” jelas Yakobus Nenabu.

Dikatakannya, Bupati TTS berkunjung ke desa OP jauh sebelum adanya pembayaran BLT.

“Terus hubungannya dimana?, dan siapa aparat desa yang melakukan pungli harus jelas disampaikan oleh bapak Dewan Melianus Bana.

Masa tak diundang Bupati TTS untuk ke rumah Jabatan, pak Melianus Bana membawa rombongan ke Rujab dan bertemu Bupati untuk dicarikan solusinya.

Ketika saya sebagai Kepala Desa OP hanya berselisih beberapa menit tanpa disengaja ke rujab bupati TTS dan pak Melianus Bana diminta oleh Bupati per telepon untuk hadir dan bertemu dengan saya selaku Kades,” jelasnya.

Dirinya mempertanyakan mengapa pak Dewan tidak berani hadir walau sudah menjawab untuk hadir.

” Ada apa?, Apa yang ditakutkan pak Dewan.

Sedangkan khusus untuk dana PKH, yang mana para anggota Kelompok Penerima Manfaat (KPM) mengumpulkan 15 ribu, itu adalah inisiatif mereka sendiri bersama BRILink dan pendamping yang katanya untuk biaya administrasi BRILink.

Teknisnya uang dikumpulkan disetiap ketua KPM kemudian para ketua KPM serahkan ke kaur desa Elifas Banunaek dan oleh kaur disetorkan ke BRILink Bumdes Tebes Nunkolo.

Ia menambahkan, alasan pengumpulan uang 15 ribu rupiah tersebut karena anggota KPM merasa trauma sebab pernah di tahun 2019 mengambil dana PKH di Oinlasi dan ketika pulang mengalami kecelakaan mobil.

“Jarak yang jauh dengan biaya yang dikeluarkan juga bisa mencapai 100 ribu rupiah setiap kali pencairan di Oinlasi ibukota kecamatan Amanatun Selatan ,” urai kades Op kepada Zonalinenews 22 juli 2020. (*Elli)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT