oleh

PPID Dibentuk untuk Penuhi Hak Publik

Zonalinenews-Kupang,- Wakil Ketua KI NTT, Maryanti Adoe, SE.,M.Si dalam penyampaiannya pada diskusi bersama Bawaslu Kota Kupang menjelaskan bahwa keberadaan Komisi Informasi memiliki tanggung untuk sosialisasi serta menjalankan tugas dan amanat sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Di NTT, komisi ini baru terbentuk tanggal 28 Agustus 2019 dan telah melakukan sejumlah sosialisasi ke sejumlah pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daeerah serta badan public lainnya. Selain sosialisasi, KI NTT juga telah dan sementara melakukan penyelesaian sengketa informasi.

Menurutnya, untuk tahun 2020 ini masih punya target untuk sosialisasi ke sejumlah Badan Publik yang ada di NTT sehingga PPID yang telah ditetapkan dapat berperan dan menjalankan tugas secara baik sebagaimanan yang diamanatkan oleh aturan perundangan.

Selanjutnya, Ichsan Pua Upa,S.Km komisioner KI NTT menambahkan bahwa pembentukan PPID ini masih dilihat sebagai upaya untuk menelanjangi diri dari lembaga yang bersangkutan, padahal kehadiran PPID untuk menjalankan amanat aturan perudangan dan meruapakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

“Masih ada sejumlah badan public yang melihat secara negative atas kehadiran PPID, karena informasi yang dimuat nanti akan bersifat terlalu terbuka sehingga seolah – olah menelanjangi badan public tersebut, padahal informasi ini merupakan hak publik yang dilindungi oleh UU,“ tegasnya.

Selain itu menurut Ichsan, belum adanya pemahaman yang sama dari Badan Publik terhadap pembentukan PPID maupun factor pendukung lainnya seperti SDM dan Anggaran yang belum memadai. Sehingga banyak PPID yang belum maksimal dalam berperan. Padahal PPID ini merupakan ujung tombak dari berbagai macam informasi publik yang dibutuhkan.

Disisilain, Agus B. Baja,S.Sos menyampaikan hal terkait sengketa informasi yang mana dapat diselesaikan dengan cara Mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi. Beliau mengemukakan Sengketa informasi itu terjadi apabila Badan Publik tidak dapat memberikan Informasi kepada Pemohon informasi.

Badan Publik sendiri adalah lembaga negara yang dalam penyelenggaraannya menggunakan APBN, APBD dan sumbangsih masyarakat, jadi Bawaslu merupakan salah satu Badan Publik, oleh karenanya Bawaslu harus memberikan informasi secara transparan kecuali informasi yang dikecualikan. Menurut Agus, informasi yang dikecualikan sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Dimana informasi itu sudah melalui uji konsekuensi oleh Badan Publik untuk tidak bias dipublikasikan. Namun Informasi yang dikecualikan ini dapat disengketakan, dan bisa di terima dan diproses oleh KI melalui siding Adjudikasi nonlitigasi yang menghadirkan para pihak Pemohon Informasi dan Termohon (BadanPublik). Selanjutnya apabila hasil putusan sidang KI pemohon informasi tidak merasa puas maka dapat diajukan ke Pengadilan Umum.

Pada kesempatan selanjutnya, Daniel Tonu, SE.,M.Si , memaparkan tentang PPID. Dimana dikatakannya bahwa PPID harus menetapkan SOP sebagai pijakan teknis dalam melayani pemohon informasi serta pendokumentasiannya. DIP atau Daftar Informasi Publik harus dimiliki dan ditetapkan oleh PPID atau atasan dari PPID. Dengan begitu maka PPID memiliki dasar yang kuat untuk memberikan layanan informasi ke public, dengan beberapa jenis informasi yakni informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

Dalam proses diskusi bersama ini, Sefnat Rihi, A.Md selaku PPID Bawaslu Kota Kupang menanyakan tentang informasi yang dikecualikan serta apabila ada kesalahan dalam memberikan layanan informasi apakah dapat lanjut ke meja hijau?. Menanggapi hal tersebut, Daniel Tonu menyampaikan bahwa untuk informasi yang dikecualikan sudah tertuang dalam pasal 17 UU No 14 tahun 2008.

Sementara itu, menurut Agus Baja, informasi yang di kategorikan informasi yang dikecualikan itu harus melalui analisa agar memenuhi criteria informasi yang tidak dapat di publikasikan. Selanjutnya Maryanti Adoe menyarankan terkait informasi yang dikecualikan itu, Bawaslu Kota Kupang harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI sebagai lembaga vertical. Apabila informasi tersebut bukan merupakan informasikan yang dikecualikan namun Bawaslu Kota Kupang masih menganggap informasi tersebut sebagai informasi yang dikecualikan maka penyelesaiannya melalui meja hijau dan untuk persidangan informasi yang dikecualikan dilaksanakan secara tertutup.

Dalam perbincangan santai tapi serius yang dilakukan di ruang rapat Bawaslu Kota Kupang ini, Ketua Bawaslu Kota Kupang, Julianus J.P. Nomleni,SH sangat berterimakasih kepada KI NTT yang telah berkenan memberikan masukan dan motivasi kepada Bawaslu Kota Kupang dan khususnya kepada PPID untuk terus berbenah demi memenuhi hak public untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap.(*tim)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT