oleh

Tak Mampu Koordinasi dengan Baik, Pemkot “Disemprot” DPRD Kota Kupang

ZONALINENEWS.COM -KUPANG,- Dewan Perwakilang Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang mengkritik keras Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang lantaran Pemkot Kupang tidak mampu berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang terkait dengan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Kupang bersama Pemkot Kupang dan BPN Kota Kupang soal SK hibah tanah kapling oleh Pemkot Kupang kepada Anggota DPRD Kota Kupang periode 2014 – 2019, pada Jumat 3 Juli 2020 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Kupang.

RDP Komisi I DPRD Kota Kupang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang Yuvensius Tukung yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I, Ayu Witari P. Tallo, Sekertaris Komisi I Jeftha Sooai dan Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe dan dihadiri oleh Anggota Dominika Wasonono Bethan, Jemari Yoseph Dogon, Gustaf J. Ndaumanu, Anatji Efrolina Ratukitu-Jan, Welhelmus J. Kiu dan Djainudin Lonek.

Hadir pula Penjabat Sekda Kota Kupang Elly Wairata, Asisten III Setda Kota Kupang, Yos Rera Beka serta Kepala BPN Kota Kupang, Fransiska Vivi Ganggas.

Pantauan zonalinenews.com jalannya RDP Komisi I DPRD Kota Kupang selama kurang lebih dua jam tersebut diminta oleh Anggoata DPRD Kota Kupang untuk ditutup atau diskor sementara, karena pihak BPN Kota Kupang ketika datang ikut RDP tidak membawa data atau dokumen sesuai dengan agenda RDP akibat dari buruknya Pemkot Kupang dalam melakukan koordinasi.

Menurut Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, Pemkot Kupang itu kalau terima uang cepat, tapi kalau koordinasi tidak mau.

“Apa yang dijelaskan Kepala BPN Kota Kupang tadi itu tidak salah. Tapi surat yang diberikan kepada Kepala BPN Kota Kupang oleh Pemkot Kupang itu tidak ada koordinasi dengan baik. Sehingga jadinya seperti ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I Yuvesius Tukung mengatakan, saat ini apa yang telah terjadi pada Pemkot Kupang. Sebab, semua proses dan dokumen langsung dilemparkan ke publik.

“Nama – nama penetima SK ini sudah menjadi konsumsi publik bukan hanya di Kota Kupang, karena setelah diposting di Media Sosial (Medsos) hal ini sudah menjadi pembahasan di dunia. Sebab, semua sudah tau bahwa yang ada hanyalah DPRD Kota Kupang sudah mendapat tanah kapling.

Maka dari itu pada kesempatan RDP ini kami undang BPN Kota Kupang untuk bisa mendapat titik temu.
“Saya merasa lucu dengan formulasi pengembalian atau pengunakan. Sementara saya dapat dari Ibu Maudy Dengak yang saat ini menjabat sebagai sekertaris Komisi. Lalu saya melakukan konfirmasi dengan mantan anggota komisi saya di Komisi IV dia tetap menolak sehingga belum dibagikan. Saya minta dengan hal ini Pemkot Kupang harus Jujur,” kata Yuvensius.

Anggota Komisi I DPRD Kota Kupang, Jainudin Lonek juga menambahkan, Komisi I minta BPN Kota Kupang menjelaskan tanah SHN dari Anggoata DPRD Kota Kupang yang sudah keluar itu siapa – siapa dan dimana lokasinya.

“Mungkin ibu sedikit bingung karena belum ada koordinasi dari Pemkot Kupang. Tetapi apabila ibu belum ada koordinasi dengan Pemkot Kupang terkait lokasi mana yang biberikan Pemkot Kupang kepada BPN Kota Kupang,” jelas Jainudin.

Dia mengatakan, untuk mempersingkat RDP ini, pihak BPN hanya memberitahu ke kami bahwa mungkin dari 40 Anggota DPRD Kota Kupang yang dapat itu siapa – siapa yang sudah memproses.

Menurut Kepala BPN Kota Kupang, Fransiska Vivi Ganggas, kehadiran dia dalam RDP ini tidak mengetahui apa yang akan dibicara setelah tiba disini.

“Setelah tiba disini baru saja saya mengetahui seorang dengan nama belakangnya Baitanu berdasarkan apa dan kapan diserahkan oleh dinas. Tapi kami bertemikasih kepada DPRD Kota Kupang kami akan mencatat dan kami akan mengirimkan secara tertulis apa yang diminta oleh DPRD Kota Kupang. Namun, ketika kami diberi waktu kami akan menyiapkan dokumen – dokumen yang lebih baik lagi,” papa Vivi. (*hayer)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT