oleh

TPDI :Jaksa dan BPK Harus Proaktif Terhadap Laporan Warga Goloworok

Zonalinenews-Manggarai,- Warga Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur (5), mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai, Kamis 9 Juli 2020.

Kehadiran 92 warga itu dalam rangka melaporkan dugaan korupsi Dana Desa tahun 2014-2019 yang diduga kuat dilakukan oleh mantan Kepala Desa Goloworok beinisial FDS  dengan total kerugian 1 milliar lebih.

Selain melaporkan FDS, di tempat yang sama, warga juga melaporkan Pelaksana Tugas (Plt) Desa Goloworok berinisial SD yang menjabat sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang.

SD diduga menyalahgunakan wewenang berupa menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, untuk kepentingan lain di tengah ancaman Covid-19.

Menanggapi hal itu, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai bahwa sikap warga beramai-ramai mendatangi Kejaksaan Negeri Manggarai pertanda publik Manggarai sangat mendukung terhadap pesan dan peringatan Presiden Jokowi.

Pesan Jokowi itu kata Petrus, pejabat di tingkat pusat hingga daerah jangan main-main dengan anggaran pembangunan daerah dan bantaun Dana Desa, apalagi bagi warga yang terdampak Covid-19. 

“Terkait laporan warga Desa Goloworok, Jaksa dalam hal ini Kejari Manggarai termasuk BPK perwakilan NTT untuk melakukan audit investigatif guna menemukan kepastian berapa sebenarnya kerugian negara yang nyata dan pasti. Jaksa dan BPK segera sikapi dengan langkah proaktif,” tegas pengacara senior itu.

Oleh karena itu, ia meminta Kejaksaan Negeri Manggarai untuk menindaklanjuti laporan masyarakat itu.

“Tidak boleh mengecewakan masyarakat.Jadikan masyarakat sebagai mata dan telinga kejaksaan dalam mengawasi penggunaan dana APBD dan Dana Desa  untuk bantuan Covid-19,” ungkapnya melalui pesan WhatsApp yang diterima media ini.

Apalagi, sambung Koordinator TPDI, masyarakat menyampaikan informasi bahwa dalam laporan keuangan akhir tahun  terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang digunakan dengan data fisik di lapangan. Bahkan diduga ada proyek yang fiktif (tidak ada) tetapi ada laporan penggunaan dana belanja item-item barang.

Kepada Zonalinenews, Minggu 12 Juli 2020, Petrus menegaskan, terhadap kasus ini, TPDI meminta Kejaksaan dan BPK RI harus berada dalam satu nafas dan kepentingan, agar antara data kerugian yang menjadi dasar kecurigaan kejaksaan terdapat kesamaan cara pandang, sehingga mudah dalam mengungkap peristiwa pidana korupsi.(*Kons Hona)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT