oleh

Banyak Warga Yang Meliliki Hak Pilih Kadang Terabaikan

ZONALINENEWS.COM – KUPANG, Proses dalam Pemelihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendapat banyak sorotan adalah persoalan data pemilih. Pemilih adalah hak setiap warga negara untuk menjadi pemilih yang dijamin oleh undang – undang.

“Jadi tugas kita semua untuk mengawal proses ini, sehingga setiap warga yang sudah memenuhi persyaratan dalam undang – undang itu dijamin atau mendapat tempat Pemilu atau Pilkada,” kata Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kupang, Julianus J. P. Nomleni dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Jaminan Hak Pilih Dan Pemeliharaan Data Pemilih Tingkat Kota Kupang yang digelar oleh Bawaslu Kota Kupang, Kamis 22 Oktober 2020 di Aula Hotel On The Rock Kupang.

Menurut Julianus, memang banyak terjadi dari warga yang memiliki hak pemilih, tapi kadang terabaikan.

“Jadi kegiatan ini bukan berarti untuk kita mencari salah atau benar. Tapi bagaimana kita bisa memberikan ide – ide, saran atau solusi, sehingga kita paham dan persiapan kita kedepan bisa lebih baik,” ungkap dia.

Dia mengatakan, dalam kegiatan tersebut Bawaslu Kota Kupang memgundang pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang untuk memjadi narasumber.

“Dalam proses Pemilu dan Pilkada yang terkait daftar pemilih, maka Dukcapil dan KPU sangat berperan, karena kita tau daftar pemilih itu prosesnya dimulai dari daftar kependudukan yang ada di Dukcapil, dan data kependudukan DP4 yang akan disimpan DPT di KPU. Sehingga ini menjadi satu tahapan proses yang harus dilalui,” kata Julianus.

Sementara itu hadir pada kegiatan itu Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang, Agus Ririmase sebagi narasumber, dalam pemaparannya tersebut dia mengakan, administrasi kependudukan itu adalah hak warga negara atau hak warga masyarakat yang wajib hukumnya, pemwrintah melalui Dinas Dukcapil tersebut memberikan hak itu kepada masyarakat.

“Itu kompas kita, jadi Dinas Dukcapil tidak boleh mempersulit masyarakat, terkait dengan pengurusan administrasi kependudukan,” ungkap dia.

Selain itu menurut Agus, saat ini Dinas Dukcapil Kota Kupang telah merubah atau menata kembali sistem pelayanan dan merubah maindset pola pikit para staf Dinas Dukcapil Kota Kupang, untuk bagaimana bisa dapat melayani masyarakat secara baik.

“Administrasi kependudukan itu adalah hak warga negara. Sehingga pegawai Dinas Dukcapil jangan merasa menjadi orang penting, yang rakyat harus datang untuk memgemis kepada dia. Saya bilang sekali lagi ini hak rakyat yang wajib hukumnya kita berikan, oleh karena itu kami selalu memberikan yang terbaik dalam sistem pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa bahagia dengan memiliki administrasi kependudukan,” jelas dia.

Dirjen Dukcapil, lanjut Agus minyiapkan dapa DP4 dan melakukan MoU dengan pihak KPU dan Bawaslu.

“Menteri Dalam Negeri sudah memberikan hak akses kepada KPU dan Bawaslu untuk bisa mengakses data – data kependudukan seluruh warga yang ada di republik ini. Sehingga KPU punya hak akses tanpa melalui Dinas Dukcapil di Kabupaten/Kota. Namun, hal ini harus di update setiap saat, karena data pemilih penduduk ini setiap harinya berubah – ubah terus, karena ada yang mati, ada yang pindah dan sebagainya,” kata dia.

Agus menjelaskan, Dinas Dukcapil diberikan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, Khususnya Dirjen Dukcapil untuk tidak memberikan data DP4 kepada KPU dan Bawaslu, karena mereka sudah memiliki akses.

“Namun, saya selaku pimpinan di Dinas Dukcapil Kota Kupang juga tidak boleh kaku dengan hal ini. Dan beberapa waktu lalu Ketua KPU Kota Kupang bersama seluruh anggota datang ke saya untuk datang bicaa dari hati ke hati untuk mendapat data kependudukan update terbaru agar KPU juga memiliki data yang lengkap. Saya berharap data yang kita berikan kepada KPU bisa menjadi manfaat,” papar dia.

Sementara itu saat memaparkan materi juga, Ketua KPU Kota Kupang, Deky Ballo mengatakan, administrasi kependudukan tersebut sangat penting bagi warga pemilih untuk mengikuti hajatan Pemilu atau Pilkada.

“Persoalan data pemilih ini sangat klasik, karena setiap kali katika hajatan Pemilu atau Pilkada sering terjadi kesalahan. Entah ini benang merahnya dimana, tapi memang secara perlahan permasalahan yang ada itu sudah menurun persentasenya, namun tetap ada,” kata dia.

Dia menjelaskan, setiap warga negara yang telah membeti syarat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya di TPS yang sesusai dengan perundang – undangan.

“Syaratnya harus sudah berumur 17 tahun, sudah pernah kawin, tidak terganggu jiwa atau ingatan. Namun, tidak terganggu jiwa atau ingatan ini harus ada dengan keterangan dokter. Sehingga dengan ada keterngan dari dokter yang mengatakan orang itu gangguan jiwa atau ingatan, maka hak pemilihnya akan dicabut. Tapi sesuai undang – undang ketika dia tidak memiliki keterangan dari dokter maka dia tetap memiliki hak memilih,” ungkap Deky

Selain itu menurut dia, terdaftar sebagai pemilih bukan anggota TNI atau Polri, tapi yang sudah pensiun bisa sebagai pemilih.

“Khusus untuk Pilkada calon pemilih harus berdomisili sekurang – kurangnya enam bulan di daerah yang bersangkutan,” tutup Deky. (*hayer)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT