oleh

Tim Kuasa Hukum Optimis Jonas Selean Tidak Bersalah

Zonalinenews-Kupang,- Tim Kuasa Hukum optimis Jonas Salean yang ditetapkan sebagai tersangka kasus bagi-bagi tanah milik pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, tidak bersalah atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Kami selaku tim kuasa hukum sabgat optimis dan tetap mempertahankan serta buktikan bahwa apa yang dilakukan oleh mantan wali Kota Kupang, Jonas Salean benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Tim Kuasa Hukum JS, Yanto Ekon dalam conference Pers Analisis Yuridis Surat Dakwaan terhadap Terdakwa,Jumat, (30/10/20) di Resto Celebes Kupang sekira pukul 14.35.wita.

Menurut Yanto, dalam Pembagian tanah kosong seluas 20.068 m2 yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tersebut bukan merupakan tanah milik Pemkot Kupang, melainkan telah menjadi tanah milik negara sejak 1 Juni 1984 berdasarkan pelepasan hak pakai atas tanah tersebut dalam sertifikat hak pakai nomor 5/desa Kelapa Lima/1981 oleh bupati KDH Tingkat II selaku pemegang hak.

Dikatakannya menurut pasal 55 ayat 1 huruf c PP Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan hak pakai atas tanah yang menetapkan hapusnya hak pakai, karena dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak sebelum jangka waktu berakhir.Hal tersebut mengakibatkan tanah tersebut dalam sertifikat HP Nomor 5 yang dikaplingkan dan di bagi–bagi oleh Jonas Salean pada tahun 2016-2017 bukan merupakan barang milik Pemkot Kupang lagi dan melainkan ini merupakan sudah jadi tanah milik negara.

“Untuk kami selaku tim hukum ingin menyeimbangakn berita di tengah masyarakat yang selama ini tanah itu dianggap sebagai milik Pemkot Kupang. Berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki, tanah yang di bagi-bagi tersebut bukan milik Pemkot Kupang melainkan tanah milik negara,” ungkap Yanto.

Bukti-bukti sertifikat hak pakai Nomor 5/desa Kelapa Lima/1981 telah dihapus dan kembali menjadi tanah negara berdasarkan bukti surat pemerintah dalam negeri Nomor 593/3342/PUOD pada 8 Oktober 1984 tentang persetujuan prinsip pelepasan tanah yang di kuasai  pemerintah daerah kepada pihak ketiga dengan mendapat ganti kerugian.  

Berdasarkan analisis yuridis terhadap surat dakwaan yang diajukan terhadap Jonas Salean diantaranya, maka kuasa hukum menilai dakwaan JPU menerapkan bentuk dakwaan subsidaritas dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan junto pasal 55 ayat 1 kesatu KUH pidana sebagai dakwaan premier.

“Nanti dalam persidangan perdana pokok perkara atas dakwaan JPU terhadap mantan wali kita kupang priode 2012-2017, Jonas Salean akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 3 November 2020,di Pengadilan Tipikor Kupang,” jelas Yanto.

Untuk diketahui tim kuasa hukum Jonas Salean terdiri dari, Dr. MELKIANUS NDAOMANU, SH.,M.Hum; Dr. YANTO MP. EKON, SH.,M.Hum; YOHANIS DANIEL RIHI, SH; RIAN VAN FRITS KAPITAN, SH.,MH, ALEXANDER F. TUNGGA, SH.,M.Hum, MERIYETA SORUH, SH. (*Jawit)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT

News Feed